SKRIPSI HUKUM PIDANA [KODE 13E]
1. PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR – 99
2. PEMALSUAN DOKUMEN PABEAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA [STUDI DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG RIAU] – 99
3. PERANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN [STUDI DI PN MALANG] – 99
4. PENGARUH KONDISI EKONOMI TERHADAP TUMBUHNYA KEJAHATAN PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM CILACAP – 03
5. PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN SWASTA MENUMBUHKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM CILACAP – 04
6. PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMALSUAN MERK DI WILAYAH HUKUM CILACAP – 04
7. KOSONG
8. PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA [STUDI DI POLRES YOGYAKARTA] – 00
9. PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KEBUMEN – 04
10. TINJAUAN TENTANG PENYIMPANGAN BARANG BUKTI PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YK – 04
11. PROSES PERUBAHAN SURAT DAKWAAN DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA PIDANA
12. KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN [STUDI YURIDIS TERHADAP KASUS PENGHINAAN PRESIDEN DI INDONESIA]
13. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA [STUDI KASUS SENGKETA POL] – 04
14. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA CYBER CRIME
15. PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA YANG MENJALANI PIDANA DI LP KELAS II YK
16. SUPRENSI HUKUM ACARA PIDANA DLAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL MENURUT UU NO. 8 TH 1981 – 05
17. PROSES PERUBAHAN SURAT DAKWAAN DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA PIDANA
I8. MPLEMENTASI INFORMED CONSENT DALAM HUKUM KESEHATAN – 04
19. TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DI PN YK
20. PERANAN VISUM REPERTUM DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH KAB. BANTUL YK
21. UPAYA PEMILIHAN KESEHATAN TERHADAP PEMAKAI ATAU PECANDU DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LP KELAS IIA YK – 05
22. UPAYA POLISI DALAM MELAKSANAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI POLRES KULON PROGO - 04
23. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (STUDI DI POLSEK WATES) - 04
24. PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DI WILAYAH KOTA YK – 04
25. PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN VIA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) – 04
26. PROSES PENYIDIKAN POLRI DALAM MENANGANI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK NGEMPLAK SLEMAN YK – 04
27. PERANAN UNIT WENDIFIKASI POLTABES YK DALAM MENGUNGKAP KASUS-KASUS PIDANA – 04
28. PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA [STUDI PADA POLTABES YK] – 04
29. PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA [STUDI PADA POLTABES YK] – 04
30. TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENYITAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA – 04
31. PROSES PEMERIKSAAN PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN YANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN KERAS [STUDI DI POLTABES YK] – 04
32. PERANAN DAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT DI WILAYAH HUKUM PN YK – 03
33. BIMBINGAN DAN PENGAWASAN KLIEN PIDANA BERSYARAT KELAS I YK
34. PENANGGULANGAN SECARA YURIDIS SINDIKAT PERBUATAN PENADAHAN DALAM HAL PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DIY – 95
35. UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN ILEGAL NARKOBA PADA KALANGAN REMAJ A DI KOTA YK
36. KOSONG
37. PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI RUTAN KEBUMEN – 04
38. PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KEBUMEN – 04
39. UPAYA PENANGGULANGAN PEMALSUAN MEREK DAGANG DENGA SARANA HUKUM PIDANA– 01
40. UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM TERJADINYA TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN - 02
41. JENIS FAKTOR DAN TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA OLEH PENGUSAHA PERSEWAAN VCD, DVD DI YK – 04
42. PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI LP YK – 05
43. PENERAPAN PIDANA BERSYARAT MENURUT SISTEM PEMINDANAAN INDONESIA – 05
44. PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL BERDASARKAN STATUS ROMA 1998 DALAM PERSPEKTIF – 66
45. KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA LEGISLATIF DI KODYA SURAKARTA – 05
46. KOSONG
47. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA DALAM PERKARA NARKOTIKA DI PN TANGERANG – 06
48. PERTANGGUNGJAWABAN KOPERASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN – 06
49. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG – 06
50. PELAKSANAAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM KEJAHATAN KORUPSI [STUDI DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA] – 99
51. FUNGSIONALIS KEPRES NO. 17 TH 2002 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI YK
52. PENGOLAHAN BENDA SITAAN OLEH NEGARA SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PN PURWAREJA – 05
53. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PN YK – 04
54. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN STUDI KASUS PENIPUAN DI TOKO EMAS 5 KN PRAMBANAN WILAYAH PROSES SLEMAN – 05
55. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PASKA PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANANYA – 05
56. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UU NO. 12/DRT/1951 TENTANG SENJATA API TERHADAP KELOMPOK MASYARAKAT SIPIL BERSENJATA DI WILAYAH HUKUM POLRES GUNUNG KIDUL – 05
57. PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN [STUDI KASUS POLRES SLEMAN] – 05
58. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN [STUDI DI POLRES SLEMAN] – 05
59. TINDAKAN KEPOLISIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES SLEMAN - 04
60. PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BENGKULU - 05
61. TINDAKAN PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENANGANAN KASUS ABORSI DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN – 05
62. FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA [STUDI KASUS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORET GUNUNG KIDUL] – 05
63. UPAYA PEMERINTAH DALAM HAL PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEPEMILIKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI WILAYAH PROP. DIY – 05
64. PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH SLEMAN – 06
65. TERORISME DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA – 05
66. TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI YK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA - 04
67. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LP WIROGUNAN YK
68. FUNGSI IDENTIFIKASI JARI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA – 05
69. FAKTOR KRIMINOGEN TERHADAP TUMBUHNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GUNUNG DIKUL – 05
70. PERANAN UNIT PELAYANAN PENGADUAN DAN PENINDAKAN DISIPLIN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN KOTA BESAR YK – 05
71. PERANAN KEPOLISISN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN [STUDI KASUS WILAYAH POLSEKTA UMBULHARJO YK] – 05
72. PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA TERHADAP KEKAYAAN TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI [STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI YK] – 05
73. UPAYA PERLINDUNGAN YURIDIS TERHADAP WANITA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA [STUDI KASUS DI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT RIFKA ANNISA – WOMEN’S CRISIS CENTER KOTA YK] – 06
74. KAJIAN UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KAITAN DENGAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA – 05
75. PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN [STUDI TINJAUAN PENERAPAN UU NO. 14 TH 1992] – 05
76. UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TEMPAT KEJADIAN PERKARA [STUDI TINJAUAN PENANGANAN TKP OLEH KEPOLISIAN KOTA BESAR YK] – 05
77. PROP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN WANITA DAN ANAK [SUATU TINJAUAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA] – 06
78. STUDI IMPELEMENTASI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI YK – 04
79. PENERAPAN UU NO. 8 TH 1992 OLEH PENYELIDIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK CIPTA BERUPA FILM DAN POLMAT VCD DI YK – 04
80. PENGARUH PERBEDAAN GENDER TERHADAP KEKERASAN SUAMI KEPADA ISTRI DALAM RUMAH TANGGA [STUDI KASUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN 81. DALAM RUMAH TANGGA] – 05
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SUATU TINJAUAN MENURUT UU NO. 23 TH 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK [STUDI KASUS DI YK] -05
82. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NARAPIDANA DI LP WIROGUNAN YK - 06
83. WEWENANG KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI [STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI DIY] – 05
84. PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA [STUDI DI POLTABES YK] – 05
85. KEDUDUKAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA – 05
86. PERANAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DI DIY – 05
87. PENEGAKAN HUKUM KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL YANG MELIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA [STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KULON PROGO] – 06
88. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA – 05
89. PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS [STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KULON PROGO] – 05
90. PENANGGULANGAN PELANGGARAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK [STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES BANTUL] – 05
91. TINDAK PIDANA PEMALSUAN MERKE DAGANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM YOGYAKARTA
92. TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK [STUDI KASUS DI PN SURAKARTA]
93. PENTINGNYA ALAT BUKTI UNTUK MEMBERIKAN KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PEMIDANAAN – 04
94. PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN [STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES YK]
95. PERAN SERTA KEPOLISIAN TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOBA – 04
96. PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM SLEMAN – 04
97. PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK [STUDI KASUS DI WIL. POLRES BANTUL] – 05
98. PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LP WIROGUNAN YK – 05
99. PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA [STUDI KASUS DI PN BANTUL] – 04
100. PERANAN KEDOKTERAN KEPOLISIAN DALAM DUKUNGAN OPERASIONAL KEPOLISIAN UNTUK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA - 03
101. PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN DI SLEMAN [STUDI KASUS DI POLSEK DEPOK BARAT] – 04
102. TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN PENAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI WIL. HUKUM POLTABES YK [STUDI KASUS DI POLTABES YK] – 04
103. UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PIDANA DI DAERAH HUKUM PN BANTUL [STUDI KASUS DIKEJAKSAAAN NEGERI BANTUL
104.PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENINGKATAN DISIPLIN BERLALU LINTAS DI WIL. HUKUM POLRES BANTUL
105. ABORTUS PROVOCATUS DALAM ILMU KEDOKTERAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA – 06
106. PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL [STUDI KASUS DI POLSEK BANGUNTAPAN] – 06
107. PERAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DI DIY [STUDI KAUS DI RSUD DR. SARDJITO] – 05
108. PERANAN POLRI DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN – 06
109. PROSES PENANGANAN TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA UNTUK PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLTABES YK – 06
110PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA [STUDI KASUS DI PROP. DIY] – 05
111. PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMUSNAHAN BARANG BUKTI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI DIY [STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA] – 06
112. PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP TIMBULNYA PERKELAHIAN ANTAR PELAJAR DAN UPAYA PENEGAKKAN HUKUMNYA [STUDI KASUS DI WILAYAH POLTABES YK] – 06
113. KEDUDUKAN UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN UANG NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI – 04
114. PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA TERHADAP KEKAYAAN TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI – 04
2. PEMALSUAN DOKUMEN PABEAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA [STUDI DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG RIAU] – 99
3. PERANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN [STUDI DI PN MALANG] – 99
4. PENGARUH KONDISI EKONOMI TERHADAP TUMBUHNYA KEJAHATAN PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM CILACAP – 03
5. PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN SWASTA MENUMBUHKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM CILACAP – 04
6. PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMALSUAN MERK DI WILAYAH HUKUM CILACAP – 04
7. KOSONG
8. PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA [STUDI DI POLRES YOGYAKARTA] – 00
9. PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KEBUMEN – 04
10. TINJAUAN TENTANG PENYIMPANGAN BARANG BUKTI PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YK – 04
11. PROSES PERUBAHAN SURAT DAKWAAN DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA PIDANA
12. KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN [STUDI YURIDIS TERHADAP KASUS PENGHINAAN PRESIDEN DI INDONESIA]
13. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA [STUDI KASUS SENGKETA POL] – 04
14. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA CYBER CRIME
15. PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA YANG MENJALANI PIDANA DI LP KELAS II YK
16. SUPRENSI HUKUM ACARA PIDANA DLAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL MENURUT UU NO. 8 TH 1981 – 05
17. PROSES PERUBAHAN SURAT DAKWAAN DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA PIDANA
I8. MPLEMENTASI INFORMED CONSENT DALAM HUKUM KESEHATAN – 04
19. TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DI PN YK
20. PERANAN VISUM REPERTUM DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH KAB. BANTUL YK
21. UPAYA PEMILIHAN KESEHATAN TERHADAP PEMAKAI ATAU PECANDU DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LP KELAS IIA YK – 05
22. UPAYA POLISI DALAM MELAKSANAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI POLRES KULON PROGO - 04
23. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (STUDI DI POLSEK WATES) - 04
24. PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DI WILAYAH KOTA YK – 04
25. PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN VIA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) – 04
26. PROSES PENYIDIKAN POLRI DALAM MENANGANI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK NGEMPLAK SLEMAN YK – 04
27. PERANAN UNIT WENDIFIKASI POLTABES YK DALAM MENGUNGKAP KASUS-KASUS PIDANA – 04
28. PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA [STUDI PADA POLTABES YK] – 04
29. PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA [STUDI PADA POLTABES YK] – 04
30. TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENYITAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA – 04
31. PROSES PEMERIKSAAN PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN YANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN KERAS [STUDI DI POLTABES YK] – 04
32. PERANAN DAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT DI WILAYAH HUKUM PN YK – 03
33. BIMBINGAN DAN PENGAWASAN KLIEN PIDANA BERSYARAT KELAS I YK
34. PENANGGULANGAN SECARA YURIDIS SINDIKAT PERBUATAN PENADAHAN DALAM HAL PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DIY – 95
35. UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN ILEGAL NARKOBA PADA KALANGAN REMAJ A DI KOTA YK
36. KOSONG
37. PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI RUTAN KEBUMEN – 04
38. PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KEBUMEN – 04
39. UPAYA PENANGGULANGAN PEMALSUAN MEREK DAGANG DENGA SARANA HUKUM PIDANA– 01
40. UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM TERJADINYA TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN - 02
41. JENIS FAKTOR DAN TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA OLEH PENGUSAHA PERSEWAAN VCD, DVD DI YK – 04
42. PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI LP YK – 05
43. PENERAPAN PIDANA BERSYARAT MENURUT SISTEM PEMINDANAAN INDONESIA – 05
44. PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL BERDASARKAN STATUS ROMA 1998 DALAM PERSPEKTIF – 66
45. KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA LEGISLATIF DI KODYA SURAKARTA – 05
46. KOSONG
47. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA DALAM PERKARA NARKOTIKA DI PN TANGERANG – 06
48. PERTANGGUNGJAWABAN KOPERASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN – 06
49. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG – 06
50. PELAKSANAAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM KEJAHATAN KORUPSI [STUDI DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA] – 99
51. FUNGSIONALIS KEPRES NO. 17 TH 2002 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI YK
52. PENGOLAHAN BENDA SITAAN OLEH NEGARA SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PN PURWAREJA – 05
53. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PN YK – 04
54. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN STUDI KASUS PENIPUAN DI TOKO EMAS 5 KN PRAMBANAN WILAYAH PROSES SLEMAN – 05
55. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PASKA PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANANYA – 05
56. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UU NO. 12/DRT/1951 TENTANG SENJATA API TERHADAP KELOMPOK MASYARAKAT SIPIL BERSENJATA DI WILAYAH HUKUM POLRES GUNUNG KIDUL – 05
57. PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN [STUDI KASUS POLRES SLEMAN] – 05
58. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN [STUDI DI POLRES SLEMAN] – 05
59. TINDAKAN KEPOLISIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES SLEMAN - 04
60. PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BENGKULU - 05
61. TINDAKAN PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENANGANAN KASUS ABORSI DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN – 05
62. FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA [STUDI KASUS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORET GUNUNG KIDUL] – 05
63. UPAYA PEMERINTAH DALAM HAL PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEPEMILIKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI WILAYAH PROP. DIY – 05
64. PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH SLEMAN – 06
65. TERORISME DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA – 05
66. TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI YK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA - 04
67. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LP WIROGUNAN YK
68. FUNGSI IDENTIFIKASI JARI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA – 05
69. FAKTOR KRIMINOGEN TERHADAP TUMBUHNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GUNUNG DIKUL – 05
70. PERANAN UNIT PELAYANAN PENGADUAN DAN PENINDAKAN DISIPLIN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN KOTA BESAR YK – 05
71. PERANAN KEPOLISISN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN [STUDI KASUS WILAYAH POLSEKTA UMBULHARJO YK] – 05
72. PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA TERHADAP KEKAYAAN TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI [STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI YK] – 05
73. UPAYA PERLINDUNGAN YURIDIS TERHADAP WANITA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA [STUDI KASUS DI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT RIFKA ANNISA – WOMEN’S CRISIS CENTER KOTA YK] – 06
74. KAJIAN UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KAITAN DENGAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA – 05
75. PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN [STUDI TINJAUAN PENERAPAN UU NO. 14 TH 1992] – 05
76. UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TEMPAT KEJADIAN PERKARA [STUDI TINJAUAN PENANGANAN TKP OLEH KEPOLISIAN KOTA BESAR YK] – 05
77. PROP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN WANITA DAN ANAK [SUATU TINJAUAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA] – 06
78. STUDI IMPELEMENTASI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI YK – 04
79. PENERAPAN UU NO. 8 TH 1992 OLEH PENYELIDIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK CIPTA BERUPA FILM DAN POLMAT VCD DI YK – 04
80. PENGARUH PERBEDAAN GENDER TERHADAP KEKERASAN SUAMI KEPADA ISTRI DALAM RUMAH TANGGA [STUDI KASUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN 81. DALAM RUMAH TANGGA] – 05
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SUATU TINJAUAN MENURUT UU NO. 23 TH 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK [STUDI KASUS DI YK] -05
82. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NARAPIDANA DI LP WIROGUNAN YK - 06
83. WEWENANG KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI [STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI DIY] – 05
84. PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA [STUDI DI POLTABES YK] – 05
85. KEDUDUKAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA – 05
86. PERANAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DI DIY – 05
87. PENEGAKAN HUKUM KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL YANG MELIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA [STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KULON PROGO] – 06
88. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA – 05
89. PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS [STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KULON PROGO] – 05
90. PENANGGULANGAN PELANGGARAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK [STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES BANTUL] – 05
91. TINDAK PIDANA PEMALSUAN MERKE DAGANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM YOGYAKARTA
92. TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK [STUDI KASUS DI PN SURAKARTA]
93. PENTINGNYA ALAT BUKTI UNTUK MEMBERIKAN KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PEMIDANAAN – 04
94. PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN [STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES YK]
95. PERAN SERTA KEPOLISIAN TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOBA – 04
96. PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM SLEMAN – 04
97. PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK [STUDI KASUS DI WIL. POLRES BANTUL] – 05
98. PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LP WIROGUNAN YK – 05
99. PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA [STUDI KASUS DI PN BANTUL] – 04
100. PERANAN KEDOKTERAN KEPOLISIAN DALAM DUKUNGAN OPERASIONAL KEPOLISIAN UNTUK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA - 03
101. PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN DI SLEMAN [STUDI KASUS DI POLSEK DEPOK BARAT] – 04
102. TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN PENAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI WIL. HUKUM POLTABES YK [STUDI KASUS DI POLTABES YK] – 04
103. UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PIDANA DI DAERAH HUKUM PN BANTUL [STUDI KASUS DIKEJAKSAAAN NEGERI BANTUL
104.PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENINGKATAN DISIPLIN BERLALU LINTAS DI WIL. HUKUM POLRES BANTUL
105. ABORTUS PROVOCATUS DALAM ILMU KEDOKTERAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA – 06
106. PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL [STUDI KASUS DI POLSEK BANGUNTAPAN] – 06
107. PERAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DI DIY [STUDI KAUS DI RSUD DR. SARDJITO] – 05
108. PERANAN POLRI DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN – 06
109. PROSES PENANGANAN TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA UNTUK PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLTABES YK – 06
110PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA [STUDI KASUS DI PROP. DIY] – 05
111. PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMUSNAHAN BARANG BUKTI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI DIY [STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA] – 06
112. PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP TIMBULNYA PERKELAHIAN ANTAR PELAJAR DAN UPAYA PENEGAKKAN HUKUMNYA [STUDI KASUS DI WILAYAH POLTABES YK] – 06
113. KEDUDUKAN UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN UANG NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI – 04
114. PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA TERHADAP KEKAYAAN TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI – 04
Komentar