Postingan

Menampilkan postingan dengan label SKRIPSI HUKUM PIDANA

SKRIPSI HUKUM PIDANA [IDTESIS SOFT-03/SKRIPSI/KODE SO.03]

1 TINJAUAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta), 06 (Ms. Word)

SKRIPSI HUKUM PIDANA [KODE 22Y]

1. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG TINDAK PIDANA PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN MADURA) ( 1993) 2. PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TERHADAP PEMERINTAHAN DESA YANG STATUSNYA BERUBAH MENJADI KELURAHAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN BANDULAN MALANG) ( 1997) 3. PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO) ( 1989) 4. KEGUNAAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG) ( 1997) 5. PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP KHUSUSNYA TERHADAP BARANG BUKTI (SUATU STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG) ( 1997) 6. PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI MALANG) ( 1995) 7. TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JOMBANG) ( 1996) 8. SOSIAL EKONOMI KELUARGA DAMPAKNYA TERHADAP KENAKALAN ANAK-ANAK (STUDI DI LEMB

SKRIPSI HUKUM PIDANA [KODE 26 GM]

1. PENERAPAN ILMU PSIKIATRI KEHAKIMAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA., 1992 2. PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEBAGAIMANA DIRUMUSKAN DALAM PASAL 339 KUHP DENGAN TERSANGKA DI POLRESTA SURAKARTA., 2006 3. MODERNASASI DAN KEJAHATAN ANAK-ANAK SERTA PENCEGAHAN DI KODYA YOGYAKARTA,. 1976 4. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES SRATEN., 2005 5. PERANAN LBH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP ORANG YANG TIDAK MAMPU DALAM MEMPROSES PERKARA PIDANA DI PENELITIAN KLATEN., 1998. 6. PERANAN KETERANGAN SAKSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH SURAKARTA., 2007 7. PERADILAN ANAK-ANAK DI DAERAH BALI., 1997 8. PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN SEBAGAI UPAYA MENEKAN PERJUDIAN DI KABUPATEN WONOGIRI., 2005 9. PENGARUH FAKTOR LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP TIMBULNYA KEJAHATAN KESUSILAAN., 1990 10. HUBUNGAN ANTARA TINGKAT HARGA BARANG KEP

SKRIPSI HUKUM PIDANA [KODE 13E]

1. PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR – 99 2. PEMALSUAN DOKUMEN PABEAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA [STUDI DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG RIAU] – 99 3. PERANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN [STUDI DI PN MALANG] – 99 4. PENGARUH KONDISI EKONOMI TERHADAP TUMBUHNYA KEJAHATAN PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM CILACAP – 03 5. PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN SWASTA MENUMBUHKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM CILACAP – 04 6. PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMALSUAN MERK DI WILAYAH HUKUM CILACAP – 04 7. KOSONG 8. PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA [STUDI DI POLRES YOGYAKARTA] – 00 9. PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KEBUMEN – 04 10. TINJAUAN TENTANG PENYIMPANGAN BARANG BUKTI PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YK – 04 11. PROSES PERUBAHAN SURAT DAKWAAN DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PEMBUATAN SURAT DAKWAAN