SKRIPSI HUKUM PIDANA [KODE 26 GM]
1. PENERAPAN ILMU PSIKIATRI KEHAKIMAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA., 1992
2. PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEBAGAIMANA DIRUMUSKAN DALAM PASAL 339 KUHP DENGAN TERSANGKA DI POLRESTA SURAKARTA., 2006
3. MODERNASASI DAN KEJAHATAN ANAK-ANAK SERTA PENCEGAHAN DI KODYA YOGYAKARTA,. 1976
4. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES SRATEN., 2005
5. PERANAN LBH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP ORANG YANG TIDAK MAMPU DALAM MEMPROSES PERKARA PIDANA DI PENELITIAN KLATEN., 1998.
6. PERANAN KETERANGAN SAKSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH SURAKARTA., 2007
7. PERADILAN ANAK-ANAK DI DAERAH BALI., 1997
8. PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN SEBAGAI UPAYA MENEKAN PERJUDIAN DI KABUPATEN WONOGIRI., 2005
9. PENGARUH FAKTOR LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP TIMBULNYA KEJAHATAN KESUSILAAN., 1990
10. HUBUNGAN ANTARA TINGKAT HARGA BARANG KEPERLUAN POKOK DENGAN TINGKAT KEJAHATAN., 1989
11. UPAYA PENYIDIKAN POLRI DALAM KASUS PERKOSAAN DI WILAYAH HUKUM PN SLEMAN., 1999
12. PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DENGAN MENGGUNAKAN SIDIK JARI LATENT DI POLRES SURAKARTA., 2006.
13. KELEMAHAN ASPEK YURIDIS YANG TERDAPAT DI DALAM PEMBERRANTASAN KORUPSI., 1996.
14. SIKAP HAKIM DALAM HAL PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA., 1990
15. KEBIJAKSANAAN PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 106 KUHP DI PENGADILAN MILITER II-I YOGYAKARTA., 1999
16. PERTIMBANGAN PEMBERIAN PENANGGUHAN PENAHANAN OLEH APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA., 2002
17. UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BENDA PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA.,
18. KERANCUAN PROGRAM PENJAMIN DALAM BANTUAN LIKUIDASI BANK INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MASALAH BLBI., 2002
19. TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DI ODITOR MILITER II-I SEMARANG., 1998
20. POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LUAR DAN DI DALAM LEMBAGA DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN DI KAL-TENG., 1989
21. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (TINJAUAN KRIMINOLOGI)., 2002
22. PERANAN SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA DI POLRES SUKKOHARJO., 2007
23. FUNGSI LP ANAK KELAS II B PONTIANAK BERDASARKAN UU NO. 3 TAHUN 1997., 2002
24. PEMBINAAN NARAPIDANA DI LP ENDE DALAM KARANGKA RESOSIALISASI DI KABUPATEN ENDE NTT., 2001
25. KEDUDUKAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA., 1998
26. ANALISIS MENGENAI SINKRONISASI PENGATURAN TINDAK PIDANA KORPORASI PADA PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA., 2003.
27. PENGARUH PEMBUKTIAN TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI ATAU RAHABILITASI DALAM PEMERIKSAAN PRAPERADILAN., 1995.
28. PENGARUH FILM TERHADAP KENAKALAN REMAJA., (FILM SEKS PRODUKSI NASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP REMAJA DI WILAYAH KODYA MALANG)., 1985.
29. PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN DI WILAYAH SUKOHARJO., 2007.
30. PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA HAKI TERUTAMA VCD ILEGAL YANG BEREDAR DI WILAYAH YOGYAKARTA., 2002
31. KARAKTERISTIK PELANGGARAN LALU LINTAS DAN PENYELESAIANNYA PADA TAHUN 202-2004 DI WILAYAH POLRES SALATIGA., 2005
32. KEKUATAN VISUM ET RE PERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM UPAYA PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN DI WILAYAH KLATEN., 2003.
33. STUDI IMPLEMENTASI UU NO. 19 TAJIM 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURAKARTA., 2004.
34. BEBERAPA HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENAHANAN SEJAK BERLAKU KUHAP (SUATU STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)., 1985
35. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH PN MALANG., 1999
36. PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TENTANG PERAMPASAN BARANG BUKTI DI PN DAN KEJAKSAAN NEGERI MALANG., 1999
37. KEMAMPUAN HUKUM UNTUK MENJARING JENIS KEJAHATAN BARU BERUPA PENGISIAN PULSA TELEPON KARTU-KARTU BICARA ILEGAL DI POLRESTA MALANG., 1998
38. PELAKSANAAN KEBEBASAN BERSYARAT DALAM PEMBINAAN NAPI DI LP KELAS I MALANG., 1998.
39. PENERAPAN TEKNIK INTEROGASI DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLTABES YOGYAKARTA., 2007
40. PERLAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH POLRES MALANG., 1999
41. PERANAN KETERANGAN AHLI DOKTER JIWA DALAM PROSES PERKARA PIDANA DI PN SURABAYA., 1999
42. PROSES PENANGANAN PERKARA PEMALSUAN UANG DI KEPOLISIAN WILAYAH SURAKARTA., 2007
43. PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM MENGAWASI DAN MENGAMATI PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI PN PASURUAN., 1999
44. TINDAK PEMALSUAN UANG DAN UPAYA PENYELESAIAN DI PN MALANG., 1999
45. PENGARUH KEADAAN LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI WILAYAH PACITAN., 1999
46. TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN (SUATU STUDI DI KEJATI JAWA TIMUR)., 1998.
47. PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA CAROK DI POLSEK BANGKALAN., 1999
48. RELEVANSI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK BAGI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PERBUATAN PIDANA., 2003
49. HOMOSEKSUAL DAN LESBIAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PSIKIATRI., 2003.
50. STUDI IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG JAKSA DALAM PERKARA PTUN DI KEJATI YOGYAKARTA., 2003.
51. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI SESEORANG YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BOYOLALI., 2007
52. PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA SEBAGAI UPAYA PENJERAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI PN YOGYAKARTA., 2003.
53. PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA., 1993
54. PENGADILAN PERBUATAN PIDANA TERHADAP BENDA-BENDA PURBAKALA., 1997
55. PENAHANAN LP ANAK DALAM PEMBINAAN ANAK PIDANA., 1997.
56. AZAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI., 2007.
57. PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KALANGAN TENAGA EDUKATOR DI PTS DI KABUPATEN SLEMAN. 1997.
58. PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI UNJUK RASA ATAU DEMONSTRASI YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT SETELAH DIKELUARKANNYA UU NO. 9 TAHUN 1998 (SUATU STUDI DI POLWIL MALANG).,
59. UPAYA POLRI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPARIWISATAAN DI YOGYAKARTA, 07
60. UPAYA KRIMINALISASI TERHADAP PELANGGARAN ETIKA AKADEMIS YANG DILAKUKAN OLEH DOSEN DI PERGURUAN TINGGI,97
61. FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL TERHADAP ANAK DI YOGYAKARTA,07
62. KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP PORNOGRAFI MAYANTARA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA,09
63. STUDI KOMPARATIF TENTANG PIDANA MATI MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM, 07
64. PENYIDIKAN PEMBUNUHAN MUTILASI DI POLRES BANYUMAS,07
65. FUNGSI BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA KDRT, 09
66. IMPLEMENTASI PP NO 32 NO 2004 TENTANG FUNGSI DAN KEWENAGNA SATPOL PP DALAM PROSES PENANGKAPAN PSK DI DIY,09
67. PERANAN KPK DALAM UPAYA PENGENDALIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA, 05
CYBERPORN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA,07
120. KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN,06
121. KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAMPERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, 04)
2. PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEBAGAIMANA DIRUMUSKAN DALAM PASAL 339 KUHP DENGAN TERSANGKA DI POLRESTA SURAKARTA., 2006
3. MODERNASASI DAN KEJAHATAN ANAK-ANAK SERTA PENCEGAHAN DI KODYA YOGYAKARTA,. 1976
4. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES SRATEN., 2005
5. PERANAN LBH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP ORANG YANG TIDAK MAMPU DALAM MEMPROSES PERKARA PIDANA DI PENELITIAN KLATEN., 1998.
6. PERANAN KETERANGAN SAKSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH SURAKARTA., 2007
7. PERADILAN ANAK-ANAK DI DAERAH BALI., 1997
8. PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN SEBAGAI UPAYA MENEKAN PERJUDIAN DI KABUPATEN WONOGIRI., 2005
9. PENGARUH FAKTOR LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP TIMBULNYA KEJAHATAN KESUSILAAN., 1990
10. HUBUNGAN ANTARA TINGKAT HARGA BARANG KEPERLUAN POKOK DENGAN TINGKAT KEJAHATAN., 1989
11. UPAYA PENYIDIKAN POLRI DALAM KASUS PERKOSAAN DI WILAYAH HUKUM PN SLEMAN., 1999
12. PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DENGAN MENGGUNAKAN SIDIK JARI LATENT DI POLRES SURAKARTA., 2006.
13. KELEMAHAN ASPEK YURIDIS YANG TERDAPAT DI DALAM PEMBERRANTASAN KORUPSI., 1996.
14. SIKAP HAKIM DALAM HAL PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA., 1990
15. KEBIJAKSANAAN PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 106 KUHP DI PENGADILAN MILITER II-I YOGYAKARTA., 1999
16. PERTIMBANGAN PEMBERIAN PENANGGUHAN PENAHANAN OLEH APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA., 2002
17. UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BENDA PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA.,
18. KERANCUAN PROGRAM PENJAMIN DALAM BANTUAN LIKUIDASI BANK INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MASALAH BLBI., 2002
19. TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DI ODITOR MILITER II-I SEMARANG., 1998
20. POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LUAR DAN DI DALAM LEMBAGA DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN DI KAL-TENG., 1989
21. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (TINJAUAN KRIMINOLOGI)., 2002
22. PERANAN SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA DI POLRES SUKKOHARJO., 2007
23. FUNGSI LP ANAK KELAS II B PONTIANAK BERDASARKAN UU NO. 3 TAHUN 1997., 2002
24. PEMBINAAN NARAPIDANA DI LP ENDE DALAM KARANGKA RESOSIALISASI DI KABUPATEN ENDE NTT., 2001
25. KEDUDUKAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA., 1998
26. ANALISIS MENGENAI SINKRONISASI PENGATURAN TINDAK PIDANA KORPORASI PADA PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA., 2003.
27. PENGARUH PEMBUKTIAN TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI ATAU RAHABILITASI DALAM PEMERIKSAAN PRAPERADILAN., 1995.
28. PENGARUH FILM TERHADAP KENAKALAN REMAJA., (FILM SEKS PRODUKSI NASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP REMAJA DI WILAYAH KODYA MALANG)., 1985.
29. PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN DI WILAYAH SUKOHARJO., 2007.
30. PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA HAKI TERUTAMA VCD ILEGAL YANG BEREDAR DI WILAYAH YOGYAKARTA., 2002
31. KARAKTERISTIK PELANGGARAN LALU LINTAS DAN PENYELESAIANNYA PADA TAHUN 202-2004 DI WILAYAH POLRES SALATIGA., 2005
32. KEKUATAN VISUM ET RE PERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM UPAYA PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN DI WILAYAH KLATEN., 2003.
33. STUDI IMPLEMENTASI UU NO. 19 TAJIM 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURAKARTA., 2004.
34. BEBERAPA HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENAHANAN SEJAK BERLAKU KUHAP (SUATU STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)., 1985
35. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH PN MALANG., 1999
36. PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TENTANG PERAMPASAN BARANG BUKTI DI PN DAN KEJAKSAAN NEGERI MALANG., 1999
37. KEMAMPUAN HUKUM UNTUK MENJARING JENIS KEJAHATAN BARU BERUPA PENGISIAN PULSA TELEPON KARTU-KARTU BICARA ILEGAL DI POLRESTA MALANG., 1998
38. PELAKSANAAN KEBEBASAN BERSYARAT DALAM PEMBINAAN NAPI DI LP KELAS I MALANG., 1998.
39. PENERAPAN TEKNIK INTEROGASI DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLTABES YOGYAKARTA., 2007
40. PERLAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH POLRES MALANG., 1999
41. PERANAN KETERANGAN AHLI DOKTER JIWA DALAM PROSES PERKARA PIDANA DI PN SURABAYA., 1999
42. PROSES PENANGANAN PERKARA PEMALSUAN UANG DI KEPOLISIAN WILAYAH SURAKARTA., 2007
43. PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM MENGAWASI DAN MENGAMATI PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI PN PASURUAN., 1999
44. TINDAK PEMALSUAN UANG DAN UPAYA PENYELESAIAN DI PN MALANG., 1999
45. PENGARUH KEADAAN LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI WILAYAH PACITAN., 1999
46. TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN (SUATU STUDI DI KEJATI JAWA TIMUR)., 1998.
47. PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA CAROK DI POLSEK BANGKALAN., 1999
48. RELEVANSI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK BAGI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PERBUATAN PIDANA., 2003
49. HOMOSEKSUAL DAN LESBIAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PSIKIATRI., 2003.
50. STUDI IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG JAKSA DALAM PERKARA PTUN DI KEJATI YOGYAKARTA., 2003.
51. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI SESEORANG YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BOYOLALI., 2007
52. PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA SEBAGAI UPAYA PENJERAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI PN YOGYAKARTA., 2003.
53. PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA., 1993
54. PENGADILAN PERBUATAN PIDANA TERHADAP BENDA-BENDA PURBAKALA., 1997
55. PENAHANAN LP ANAK DALAM PEMBINAAN ANAK PIDANA., 1997.
56. AZAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI., 2007.
57. PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KALANGAN TENAGA EDUKATOR DI PTS DI KABUPATEN SLEMAN. 1997.
58. PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI UNJUK RASA ATAU DEMONSTRASI YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT SETELAH DIKELUARKANNYA UU NO. 9 TAHUN 1998 (SUATU STUDI DI POLWIL MALANG).,
59. UPAYA POLRI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPARIWISATAAN DI YOGYAKARTA, 07
60. UPAYA KRIMINALISASI TERHADAP PELANGGARAN ETIKA AKADEMIS YANG DILAKUKAN OLEH DOSEN DI PERGURUAN TINGGI,97
61. FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL TERHADAP ANAK DI YOGYAKARTA,07
62. KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP PORNOGRAFI MAYANTARA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA,09
63. STUDI KOMPARATIF TENTANG PIDANA MATI MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM, 07
64. PENYIDIKAN PEMBUNUHAN MUTILASI DI POLRES BANYUMAS,07
65. FUNGSI BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA KDRT, 09
66. IMPLEMENTASI PP NO 32 NO 2004 TENTANG FUNGSI DAN KEWENAGNA SATPOL PP DALAM PROSES PENANGKAPAN PSK DI DIY,09
67. PERANAN KPK DALAM UPAYA PENGENDALIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA, 05
CYBERPORN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA,07
120. KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN,06
121. KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAMPERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, 04)
Komentar