SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA [KODE 13Y]
1. PERANAN WALIKOTA ADMINISTRATIF DALAM MELAKSANAKAN ASAS DESENTRALISASI MENURUT UU NO. 5 TH 1974 [STUDI DI WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF KUPANG KAB. DATI II KUPANG] – 92
2. FUNGSI CAMAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TRANSMIGRASI [STUDI KASUS DI KEC. YANG ADA DI KABUPATEN DATI II MALANG] - 92
3. PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN KERJASAMA DI BIDANG EKSTRADISI DI KAWASAN ASEAN – 92
4. KEKUASAAN DAN TANGGUNGJAWAB PRESIDEN RI DI BIDANG LEGISLATIF MENURUT UUD 1945 – 89
5. PERANAN KADER PEMBANGUNAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DENGAN SISTEM UNIT DAERAH KERJA PEMBANGUNAN DI KEC. JAROKAN KAB. DATI II KEDIRI – 92
6. TINDAK HUKUM PEMERINTAH KAB. DATI II PASURUAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF BANGU – 91
7. PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER HUTAN SEHUBUNGAN DENGAN DI KELUARKANNYA UU NO. 4 TH 1982 [STUDI DI PEMDA KAB. DATI II LUMAJANG] – 91
8. PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TH 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ATAS PERMOHNAN PEMEGANG HAK [STUDI DI KEC. BANDUNG KAB. TULUNGAGUNG] – 92
9. PERANAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN [SUATU STUDI DI KAB. DATI II NGAWI] – 90
10. PERANAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA [STUDI DI DESA WANDAN PURO DAN SEMPAL WADAK KEC. BULULAWANG KAB. DATI II MALANG]
11. PERANAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM MENYELENGGARAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT [SUTAU TINJAUAN YURIDIS KENEGARAAN] – 87
12. AKIBAT HUKUM PERLUASAN WILAYAH KODYA TINGKAT II MALANG [STUDI DI DESA KARANG BESUKI KEC. SUBUN KODYA DATI II MALANG] – 89
13. INTERNAL CONTROL DAN EKSTERNAL CONTROL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB. DATI II MALANG – 91
14. KEKUASAAN DAN TANGGUNGJAWAB PRESIDEN RI DIBIDANG LEGISLATIF MENURUT UUD 1945 - 89
15. PERANAN GOLONGAN KARYA SEBAGAI KEKUATAN SOSIAL POLITIK DI DALAM MEWUJUDKAN ASPIRASI/KEHENDAK RAKYAT [DI DATI II KAB. MAGETAN] – 90
16. TUNJANGAN YURIDIS TERHADAP PEMIKIRAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM UUD 1945 – 90
17. KEBIJAKAN PEMERINTAH DATI II NTT DALAM SEKTOR PARIWISATA – 91
18. PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DI DIY – 80
19. DAMPAK PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN RI TERHADAP PELAKSANAAN UU KEWARGANEGARAAN RI – 94
20. IMPLEMENTASI LEGISLASI HAK2 ASASI MANUSIA DI INDONESIA – 91
21. KOSONG
22. KOSONG
23. PERANAN AWG1 SUMBAK DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UU NO. 4 TH 1982 TENTANG KETENTUAN2 POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP [STUDI PENELITIAN DI KEC. TEMBULU DAN KEC. SUSUT KAB. DATI II BANGLI] - 95
24. REALISASI PERAN LKMD SEBAGAI SARANA KOORDINASI USULAN ORGANISASI MASYARAKAT [STUDI KASUS DI DESA SEPULU KEC. SEPULU KAB. MALANG] - 94
25. KEWAJIBAN MEMASUKKAN SPT PAJAK PENGHASILAN OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN PELAKSANANNYA [STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KAB. DATI II SINGARAJA BALI] – 94
26. PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM RANGKA IKUT SERTA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM – 94
27. TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN WALIKOTA DENGAN BUPATI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 135-412 TH 1989 TENTANG PENYELENGGARAAAN KOTA ADMINISTRATIF [STUDI TENTANG HUB. WALIKOTA BANJAR BARU DENGAN BUPATI BANJAR DI MARTAPURA KALSEL] – 96
28. KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SEBAGAI ANGGOTA DPRD DI KOTAMADYA MALANG – 95
29. PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CPNS [TINJAUAN BERDASARKAN UU NO. 8 TH 1974] – 94
30. PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DI TINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO. 8 TH 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN [STUDI PADA PMII CAB MALANG] – 95
31. TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSEMENT SYSTEM SESUAI DENGAN UU NO. 6 TH 1983 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA [STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK KEDIRI DAN KEC. NGADILUWIH KAB. KEDIRI] – 95
32. KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA [SUATU STUDI DI PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) ] – 96
33. TINJAUAN TENTANG FUNGSI KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 7 TH 1983 [STUDI DI KEL. KALIWATES KEC. KALIWATES KAB. DATI II JEMBER] – 95
34. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH [STUDI DI PEMDA KAB. DATI II MALANG] – 95
35. KEMAMPUAN PEMERINTAH DATI II MALANG DALAM MELAKSANAKAN ASAS DESENTRALISASI DALAM RANGKA OTODA [SUATU STUDI PADA KANTOR PEMERINTAH KAB. DATI II MALANG DAN KANTOR DINAS KESEHATAN MALANG] - 95
36. TINJUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 2 TH 1978 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH [STUDI DI KANTOR KEC. PAKISAJI KAB. MALANG] – 96
37. PENATAAN PERUMAHAN KPR BTN DAN KPR LAINNYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMRINTAH DAERAH KOTAMADYA MALANG MENURUT UU NO. 4 TH 1992 [STUDI PADA KANTOR DINAS TATA KOTA DAERAH KODYA DATI II MALANG] – 96
38. PELAKSANAAN DISIPLIN PNS DI LINGKUNGAN KANTOR BKKBN BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN TUGAS2 KEDINASAN MENURUT PP NO. 30 TH 1980 [STUDI DI KANTOR BKKBN KAB. SUMBU TIMUR] - 95
39. PELAKSANAAN ASAS DEKONSENTRASI PADA KOTA ADMINISTRATIF MENURUT UU NO. 5 TH 1974 [STUDI DI KOTA ADMINISTRATIF BATU KAB. DATI II MALANG] – 95
40. PERANAN CAMAT BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 82 & 83 TH 1984 DALAM PENEYELENGGARAAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN [STUDI DI WILAYAH KEPANJEN KAB. DATI II MALANG] – 95
41. FUNGSI KOORDINASI DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN [STUDI DI KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. SUMENEP] – 95
42. EFEKTIVITAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KEL. BUNUL REJO KEC. BLMBING DATI II KODYA MALANG [STUDI EFEKTIVITAS PERDA NO 5/86 TENTANG BANGUNAN DI KEL. BUNUL REJO] – 96
43. IMPELENTASI PERDA NO. 14 TH 1985 TENTANG PENGANGKUTAN, PEMBUANGAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH DI KODYA DATI II MALANG – 95
44. EKSISTENSI DESA ADAT SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 5 TH 1979 [STUDI DI DESA DAUH WARU KEC. NEGARA KAB. JEMRANA] – 95
45. KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DI DAERAH [STUDI DI PEMDA TK II KAB. MALANG] – 95
46. SEGI2 HUKUM PENGEMBANGAN INDUSTRI [SUATU STUDI DI PABRIK TEKSTIL PT. CATS PASURUAN] – 96
47. PELAKSANAAN OTONOMI LUAS BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 DI KAB. SE DIY DALAM PERSEPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL – 01
48. PERANAN APARAT PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KAB. DATI II TEGAL – 96
49. PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DI KAB. SLEMAN – 04
50. PERANAN DLLAJ DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH [STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 13 (1) UU NO. 14 TH 1992 DI CAB DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROP DATI II JATIM DI MALANG] – 95
51. PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DI TINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO. 8 TH 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN [STUDI PADA PMII CAB MALANG] – 95
52. PERSIAPAN PEMERINTAH DERAH DALAM MENYONGSONG OTODA BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 DI KAB. WONOGIRI - 01
53. PERANAN UU NO. 5 TH 1979 DALAM RANGKA USAHA PENINGKATAN PEMERINTAH DESA – 87
54. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KPU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TH 1999 [ANALISIS STUDI UU NO. 3 TH 1999] - 99
55. TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YK NO. 01/G-TUN/1998 PTUN YK TENTANG PEMBEBASAN DARI JABATAN STRUKTURAL DRA. SUMIRAH WATI [KAJIAN MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA PTUN] – 05
56. PERBANDINGAN SISTEM OTONOMI DALAM UU NO. 5 TH 1874 DAN UU NO. 22 TH 1999 YANG DIPERBAHARUI DENGAN UU NO. 32 TH 2004 [STUDI KASUS DI PEMDA KOTA YK] - 05
57. HUB. ANTARA LEMBAGA EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF MENURUT UU NO. 22 TH 1999 DIKOTA YK – 04
58. PERAN DPA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESI [STUDI TERHADAP PERAN DPA SEBELUM PERUBAHAN KE IV UUD 1945 PADA MASA ORBA SAMPAI REFORMASI] – 03
59. PERAN DPRD DALAM DINAMIKA POLITIK PADA PELAKSANAAN OTODA BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 [STUDI KASUS DPRD KAB. PURBALINGGA] – 02
60. KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN [STUDI KASUS DESA WIDODOMARTANI KEC. NGEMPLAK KAB. SLEMAN] – 03
2. FUNGSI CAMAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TRANSMIGRASI [STUDI KASUS DI KEC. YANG ADA DI KABUPATEN DATI II MALANG] - 92
3. PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN KERJASAMA DI BIDANG EKSTRADISI DI KAWASAN ASEAN – 92
4. KEKUASAAN DAN TANGGUNGJAWAB PRESIDEN RI DI BIDANG LEGISLATIF MENURUT UUD 1945 – 89
5. PERANAN KADER PEMBANGUNAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DENGAN SISTEM UNIT DAERAH KERJA PEMBANGUNAN DI KEC. JAROKAN KAB. DATI II KEDIRI – 92
6. TINDAK HUKUM PEMERINTAH KAB. DATI II PASURUAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF BANGU – 91
7. PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER HUTAN SEHUBUNGAN DENGAN DI KELUARKANNYA UU NO. 4 TH 1982 [STUDI DI PEMDA KAB. DATI II LUMAJANG] – 91
8. PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TH 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ATAS PERMOHNAN PEMEGANG HAK [STUDI DI KEC. BANDUNG KAB. TULUNGAGUNG] – 92
9. PERANAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN [SUATU STUDI DI KAB. DATI II NGAWI] – 90
10. PERANAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA [STUDI DI DESA WANDAN PURO DAN SEMPAL WADAK KEC. BULULAWANG KAB. DATI II MALANG]
11. PERANAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM MENYELENGGARAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT [SUTAU TINJAUAN YURIDIS KENEGARAAN] – 87
12. AKIBAT HUKUM PERLUASAN WILAYAH KODYA TINGKAT II MALANG [STUDI DI DESA KARANG BESUKI KEC. SUBUN KODYA DATI II MALANG] – 89
13. INTERNAL CONTROL DAN EKSTERNAL CONTROL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB. DATI II MALANG – 91
14. KEKUASAAN DAN TANGGUNGJAWAB PRESIDEN RI DIBIDANG LEGISLATIF MENURUT UUD 1945 - 89
15. PERANAN GOLONGAN KARYA SEBAGAI KEKUATAN SOSIAL POLITIK DI DALAM MEWUJUDKAN ASPIRASI/KEHENDAK RAKYAT [DI DATI II KAB. MAGETAN] – 90
16. TUNJANGAN YURIDIS TERHADAP PEMIKIRAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM UUD 1945 – 90
17. KEBIJAKAN PEMERINTAH DATI II NTT DALAM SEKTOR PARIWISATA – 91
18. PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DI DIY – 80
19. DAMPAK PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN RI TERHADAP PELAKSANAAN UU KEWARGANEGARAAN RI – 94
20. IMPLEMENTASI LEGISLASI HAK2 ASASI MANUSIA DI INDONESIA – 91
21. KOSONG
22. KOSONG
23. PERANAN AWG1 SUMBAK DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UU NO. 4 TH 1982 TENTANG KETENTUAN2 POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP [STUDI PENELITIAN DI KEC. TEMBULU DAN KEC. SUSUT KAB. DATI II BANGLI] - 95
24. REALISASI PERAN LKMD SEBAGAI SARANA KOORDINASI USULAN ORGANISASI MASYARAKAT [STUDI KASUS DI DESA SEPULU KEC. SEPULU KAB. MALANG] - 94
25. KEWAJIBAN MEMASUKKAN SPT PAJAK PENGHASILAN OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN PELAKSANANNYA [STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KAB. DATI II SINGARAJA BALI] – 94
26. PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM RANGKA IKUT SERTA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM – 94
27. TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN WALIKOTA DENGAN BUPATI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 135-412 TH 1989 TENTANG PENYELENGGARAAAN KOTA ADMINISTRATIF [STUDI TENTANG HUB. WALIKOTA BANJAR BARU DENGAN BUPATI BANJAR DI MARTAPURA KALSEL] – 96
28. KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SEBAGAI ANGGOTA DPRD DI KOTAMADYA MALANG – 95
29. PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CPNS [TINJAUAN BERDASARKAN UU NO. 8 TH 1974] – 94
30. PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DI TINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO. 8 TH 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN [STUDI PADA PMII CAB MALANG] – 95
31. TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSEMENT SYSTEM SESUAI DENGAN UU NO. 6 TH 1983 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA [STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK KEDIRI DAN KEC. NGADILUWIH KAB. KEDIRI] – 95
32. KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA [SUATU STUDI DI PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) ] – 96
33. TINJAUAN TENTANG FUNGSI KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 7 TH 1983 [STUDI DI KEL. KALIWATES KEC. KALIWATES KAB. DATI II JEMBER] – 95
34. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH [STUDI DI PEMDA KAB. DATI II MALANG] – 95
35. KEMAMPUAN PEMERINTAH DATI II MALANG DALAM MELAKSANAKAN ASAS DESENTRALISASI DALAM RANGKA OTODA [SUATU STUDI PADA KANTOR PEMERINTAH KAB. DATI II MALANG DAN KANTOR DINAS KESEHATAN MALANG] - 95
36. TINJUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 2 TH 1978 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH [STUDI DI KANTOR KEC. PAKISAJI KAB. MALANG] – 96
37. PENATAAN PERUMAHAN KPR BTN DAN KPR LAINNYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMRINTAH DAERAH KOTAMADYA MALANG MENURUT UU NO. 4 TH 1992 [STUDI PADA KANTOR DINAS TATA KOTA DAERAH KODYA DATI II MALANG] – 96
38. PELAKSANAAN DISIPLIN PNS DI LINGKUNGAN KANTOR BKKBN BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN TUGAS2 KEDINASAN MENURUT PP NO. 30 TH 1980 [STUDI DI KANTOR BKKBN KAB. SUMBU TIMUR] - 95
39. PELAKSANAAN ASAS DEKONSENTRASI PADA KOTA ADMINISTRATIF MENURUT UU NO. 5 TH 1974 [STUDI DI KOTA ADMINISTRATIF BATU KAB. DATI II MALANG] – 95
40. PERANAN CAMAT BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 82 & 83 TH 1984 DALAM PENEYELENGGARAAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN [STUDI DI WILAYAH KEPANJEN KAB. DATI II MALANG] – 95
41. FUNGSI KOORDINASI DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN [STUDI DI KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. SUMENEP] – 95
42. EFEKTIVITAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KEL. BUNUL REJO KEC. BLMBING DATI II KODYA MALANG [STUDI EFEKTIVITAS PERDA NO 5/86 TENTANG BANGUNAN DI KEL. BUNUL REJO] – 96
43. IMPELENTASI PERDA NO. 14 TH 1985 TENTANG PENGANGKUTAN, PEMBUANGAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH DI KODYA DATI II MALANG – 95
44. EKSISTENSI DESA ADAT SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 5 TH 1979 [STUDI DI DESA DAUH WARU KEC. NEGARA KAB. JEMRANA] – 95
45. KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DI DAERAH [STUDI DI PEMDA TK II KAB. MALANG] – 95
46. SEGI2 HUKUM PENGEMBANGAN INDUSTRI [SUATU STUDI DI PABRIK TEKSTIL PT. CATS PASURUAN] – 96
47. PELAKSANAAN OTONOMI LUAS BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 DI KAB. SE DIY DALAM PERSEPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL – 01
48. PERANAN APARAT PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KAB. DATI II TEGAL – 96
49. PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DI KAB. SLEMAN – 04
50. PERANAN DLLAJ DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH [STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 13 (1) UU NO. 14 TH 1992 DI CAB DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROP DATI II JATIM DI MALANG] – 95
51. PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DI TINJAU DARI PASAL 5 SUB D UU NO. 8 TH 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN [STUDI PADA PMII CAB MALANG] – 95
52. PERSIAPAN PEMERINTAH DERAH DALAM MENYONGSONG OTODA BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 DI KAB. WONOGIRI - 01
53. PERANAN UU NO. 5 TH 1979 DALAM RANGKA USAHA PENINGKATAN PEMERINTAH DESA – 87
54. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KPU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TH 1999 [ANALISIS STUDI UU NO. 3 TH 1999] - 99
55. TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YK NO. 01/G-TUN/1998 PTUN YK TENTANG PEMBEBASAN DARI JABATAN STRUKTURAL DRA. SUMIRAH WATI [KAJIAN MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA PTUN] – 05
56. PERBANDINGAN SISTEM OTONOMI DALAM UU NO. 5 TH 1874 DAN UU NO. 22 TH 1999 YANG DIPERBAHARUI DENGAN UU NO. 32 TH 2004 [STUDI KASUS DI PEMDA KOTA YK] - 05
57. HUB. ANTARA LEMBAGA EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF MENURUT UU NO. 22 TH 1999 DIKOTA YK – 04
58. PERAN DPA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESI [STUDI TERHADAP PERAN DPA SEBELUM PERUBAHAN KE IV UUD 1945 PADA MASA ORBA SAMPAI REFORMASI] – 03
59. PERAN DPRD DALAM DINAMIKA POLITIK PADA PELAKSANAAN OTODA BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 [STUDI KASUS DPRD KAB. PURBALINGGA] – 02
60. KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN [STUDI KASUS DESA WIDODOMARTANI KEC. NGEMPLAK KAB. SLEMAN] – 03
Komentar