SKRIPSI HUBUNGAN INTERNASIONAL [KODE 48 GM]
1. ISU LINGKUNGAN HIDUP DALAM POLITIK INTERNASIONAL. (STUDI KASUS PENGGUNDULAN HUTAN AMAZON DI BRAZIL ), 00
2. REFORMASI GORBACEV DAN PROSPEK PENYATUAN DUA JERMAN, 90
3. PENGARUH HUBUNGAN DIPLOMATIK MALAYSIA DENGAN RRC TERHADAP PROSPEK GERAKAN KOMUNIS DI MALAYSIA, 78
4. HUBUNGAN UNI SOVIET – VIETNAM TAHUN 1985-1991, 95
5. PENGARUH PANDANGAN POLITIK SOEKARNO DAN NEHRU DALAM HUBUNGAN INDONESIA-INDIA TAHUN 1960-1965, 96
6. KETERLIBATAN NORWEGIA DALAM UPAYA RESOLUSI KONFLIK ANTARA
7. PERANAN INDONESIA DALAM UPAYA MENGGALANG PERSATUAN ASEAN UNTUK MEWUJUDKAN KONSEP ZOFAN, 88
8. KEBIJAKAN NEO-KOLONIALISME PEMERINTAH ISRAEL PASCA KESEPAKATAN DAMAI ISRAEL-PALESTINA 1993-2007, 10
9. PERAN WETLANDS INTERNATIONAL DALAM UPAYA MELESTARIKAN HUTAN RAWA GAMBUT DI INDONESIA, 09
10. PERKEMBANGAN KETENTUAN - KETENTUAN YANG MENGATUR HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA - MESIR, 88
11. PANDANGAN BARAT TERHADAP ISLAM, 98
12. KEBIJAKAN PERDANA MENTERI MANMOHAN SINGH DALAM MENANGANI EKSPLOITAS PEKERJA ANAK DI INDIA, 10
13. ISU SUMBER DAYA ALAM ESKALASI KONFLIK ETNIS MAURITINIA ERA 1980-AN, 05
14. PERANAN RESPONSIBLE CARE INDONESIA. ( STUDI KASUS PT. BASF INDONESIA), 03
15. APLIKASI PASAL “SUPER 301” TERHADAP PERDAGANGAN CINA, 05
16. IMPLENTASI PROTOKOL KYOTO DI INDONESIA PADA ERA KABINET INDONESIA BERSATU, 10
17. PERANAN GEREJA KATOLIK DALAM MASALAH TIMOR-TIMUR. ( PERKEMBANGAN POLITIK MASA INTEGRASI), 98
18. KEPENTINGAN UCRAINA DALAM COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES, 99
19. KRISIS KONSTITUSI MALAYSIA 1983, 88
20. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN RI KELUAR DARI PBB TAHUN 1965, 88
21. KONSEKUENSI POLITIK ATAS NORMALISASI HUBUNGAN AMERIKA-VIETNAM, 00
22. DAMPAK EKONOMI POLITIK PENENAMAN MODAL ASING (PMA) DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH IRIAN JAYA, 96
23. SUNSHINE POLICY SEBAGAI PILIHAN KEBIJAKAN KIM DAE JUNG DALAM REUNIFIKASI KOREA, 03
24. EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SPACE POLITICS BAGI PERAIHAN KEPENTINGAN EKONOMI POLITIK AMERIKA SERIKAT, 00
25. MASUKNYA SINGAPURA MENJADI ANGGOTA ISLAMIC FINANCIAL SERVICE BOARD, 10
26. TENTARA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTRNASIONAL. (STUDI KASUS TENTARA ANAK LIBERATION TIGER OF TAMIL TAMIL EELAN SRILANKA), 03
27. KEGAGALAN PEMBERONTAKAN KAUM SYIAH IRAK PACA PERANG KUWAIT 1991, 04
28. REFORMASI POLITIK DALAM NEGERI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA. TERHADAP MINAT KUNJUNGAN WISATAWAN JEPANG KE INDONESIA, 03
29. PENGARUH TRANSFORMASI NATO PASCA PERANG DINGIN TERHADAP KONSTELASI POLITIK DI NEGARA-NEGARA EROPA TIMUR, 00
30. KEPENTINGAN PEMERINTAH PARTAI KEADILAN DAN PEMBANGUNAN DALAM MENDUKUNG AGRESI AMERIKA KE IRAN 2003,03
31. PERANAN MUHAMMAD IQBAL DALAM UPAYA PEMBENTUKAN NEGARA PAKISTAN, 02
32. PERBANDINGAN KONSEPSI NEGARA ISLAM ANTARA ABUL A’LA AMUDUDI DENGAN YUSUF QARDAWI,
33. KONFLIK ETNIK MINORITAS RUSIA DI ESTONIA TAHUN 1991-1998, 02
34. SEPARATISME CHECHNYA DARI REPUBLIK FEDERASI RUSIA, 03
35. TANTANGAN EKSPOR PERTANIAN DAN PERIKANAN INDONESIA KE AMERIKA (STUDI STRATEGI INDONESIA DALAM MENGANTISIPASI UU ANTI TERORISME BIOLOGI), 03
36. DINAMIKA HUBUNGAN EKONOMI LINTAS SELAT TAIWAN SELAMA PERIODE TRANSISI MENUJU DEMOKRASI 1988-1996 DI TAIWAN : SUATU TINJAUAN EKONOMI POLITIK, 02
37. KRISIS LEGIMITASI PERDANA MENTERI JAQUES EDOUARD ALEXIS DI HAITI, 09
38. KEKERASAN POLITIK DI DUNIA ISLAM. ( STUDI KASUS : PALESTINA),10
39. PERANAN ETNIS CINA TRHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA MASA ORDE BARU, 01
40. BALI CONCORD II. USAHA INTEGRASI ASEAN DI ERA GLOBAL, 03
41. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN INDONESIA MERATIFIKASI UNITED NATION CONVENTION AGAINT CORRUPTION, 10
42. PERAN JARINGAN TELEVISI INTERNASIONAL DALAM SISTEM INFORMASI GLOBAL, 03
43. LATAR BELAKANG PENOLAKAN PEMERINTAH FILIPINA TERHADAP KESEPAKATAN MOA-AD DENGAN MILF, 10
44. PENGGUNAAN TENTARA ANAK DI MYANMAR TAHUN 2002-2009, 10
45. PERAN UNEP DALAM MENGATASI MASALAH PENCEMARAN LINGKUNGAN DI CINA TAHUN 2005-2009, 10
46. PERAN ILO DALAM PENINGKATAN HAK PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN FILIPINA, 10
47. REALISASI JANJI KAMPANYE KEVIN RUUD TERHADAP SUKU ABORIGIN AUSTRALIA, 10
48. UPAYA BRITISH PEROLIUM INDONESIA DALAM MENCARI DUKUNGAN MASYARAKAT LOKAL TERHADAP PEMBANGUNAN PROYEK LNG TANGGUH DI PAPUA BARAT.
49. LATAR BELAKANG TIMOR-LESTE UNTUK MASUK MENJADI ANGGOTA ASEAN TAHUN 2012, 10
50. KERJASAMA TNC DENGAN WWF DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA, 10
51. INKONSISTENSI ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI) DALAM KAITANNYA DENGAN INVASI ISRAEL KE LIBANON, 10
2. REFORMASI GORBACEV DAN PROSPEK PENYATUAN DUA JERMAN, 90
3. PENGARUH HUBUNGAN DIPLOMATIK MALAYSIA DENGAN RRC TERHADAP PROSPEK GERAKAN KOMUNIS DI MALAYSIA, 78
4. HUBUNGAN UNI SOVIET – VIETNAM TAHUN 1985-1991, 95
5. PENGARUH PANDANGAN POLITIK SOEKARNO DAN NEHRU DALAM HUBUNGAN INDONESIA-INDIA TAHUN 1960-1965, 96
6. KETERLIBATAN NORWEGIA DALAM UPAYA RESOLUSI KONFLIK ANTARA
7. PERANAN INDONESIA DALAM UPAYA MENGGALANG PERSATUAN ASEAN UNTUK MEWUJUDKAN KONSEP ZOFAN, 88
8. KEBIJAKAN NEO-KOLONIALISME PEMERINTAH ISRAEL PASCA KESEPAKATAN DAMAI ISRAEL-PALESTINA 1993-2007, 10
9. PERAN WETLANDS INTERNATIONAL DALAM UPAYA MELESTARIKAN HUTAN RAWA GAMBUT DI INDONESIA, 09
10. PERKEMBANGAN KETENTUAN - KETENTUAN YANG MENGATUR HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA - MESIR, 88
11. PANDANGAN BARAT TERHADAP ISLAM, 98
12. KEBIJAKAN PERDANA MENTERI MANMOHAN SINGH DALAM MENANGANI EKSPLOITAS PEKERJA ANAK DI INDIA, 10
13. ISU SUMBER DAYA ALAM ESKALASI KONFLIK ETNIS MAURITINIA ERA 1980-AN, 05
14. PERANAN RESPONSIBLE CARE INDONESIA. ( STUDI KASUS PT. BASF INDONESIA), 03
15. APLIKASI PASAL “SUPER 301” TERHADAP PERDAGANGAN CINA, 05
16. IMPLENTASI PROTOKOL KYOTO DI INDONESIA PADA ERA KABINET INDONESIA BERSATU, 10
17. PERANAN GEREJA KATOLIK DALAM MASALAH TIMOR-TIMUR. ( PERKEMBANGAN POLITIK MASA INTEGRASI), 98
18. KEPENTINGAN UCRAINA DALAM COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES, 99
19. KRISIS KONSTITUSI MALAYSIA 1983, 88
20. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN RI KELUAR DARI PBB TAHUN 1965, 88
21. KONSEKUENSI POLITIK ATAS NORMALISASI HUBUNGAN AMERIKA-VIETNAM, 00
22. DAMPAK EKONOMI POLITIK PENENAMAN MODAL ASING (PMA) DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH IRIAN JAYA, 96
23. SUNSHINE POLICY SEBAGAI PILIHAN KEBIJAKAN KIM DAE JUNG DALAM REUNIFIKASI KOREA, 03
24. EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SPACE POLITICS BAGI PERAIHAN KEPENTINGAN EKONOMI POLITIK AMERIKA SERIKAT, 00
25. MASUKNYA SINGAPURA MENJADI ANGGOTA ISLAMIC FINANCIAL SERVICE BOARD, 10
26. TENTARA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTRNASIONAL. (STUDI KASUS TENTARA ANAK LIBERATION TIGER OF TAMIL TAMIL EELAN SRILANKA), 03
27. KEGAGALAN PEMBERONTAKAN KAUM SYIAH IRAK PACA PERANG KUWAIT 1991, 04
28. REFORMASI POLITIK DALAM NEGERI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA. TERHADAP MINAT KUNJUNGAN WISATAWAN JEPANG KE INDONESIA, 03
29. PENGARUH TRANSFORMASI NATO PASCA PERANG DINGIN TERHADAP KONSTELASI POLITIK DI NEGARA-NEGARA EROPA TIMUR, 00
30. KEPENTINGAN PEMERINTAH PARTAI KEADILAN DAN PEMBANGUNAN DALAM MENDUKUNG AGRESI AMERIKA KE IRAN 2003,03
31. PERANAN MUHAMMAD IQBAL DALAM UPAYA PEMBENTUKAN NEGARA PAKISTAN, 02
32. PERBANDINGAN KONSEPSI NEGARA ISLAM ANTARA ABUL A’LA AMUDUDI DENGAN YUSUF QARDAWI,
33. KONFLIK ETNIK MINORITAS RUSIA DI ESTONIA TAHUN 1991-1998, 02
34. SEPARATISME CHECHNYA DARI REPUBLIK FEDERASI RUSIA, 03
35. TANTANGAN EKSPOR PERTANIAN DAN PERIKANAN INDONESIA KE AMERIKA (STUDI STRATEGI INDONESIA DALAM MENGANTISIPASI UU ANTI TERORISME BIOLOGI), 03
36. DINAMIKA HUBUNGAN EKONOMI LINTAS SELAT TAIWAN SELAMA PERIODE TRANSISI MENUJU DEMOKRASI 1988-1996 DI TAIWAN : SUATU TINJAUAN EKONOMI POLITIK, 02
37. KRISIS LEGIMITASI PERDANA MENTERI JAQUES EDOUARD ALEXIS DI HAITI, 09
38. KEKERASAN POLITIK DI DUNIA ISLAM. ( STUDI KASUS : PALESTINA),10
39. PERANAN ETNIS CINA TRHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA MASA ORDE BARU, 01
40. BALI CONCORD II. USAHA INTEGRASI ASEAN DI ERA GLOBAL, 03
41. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN INDONESIA MERATIFIKASI UNITED NATION CONVENTION AGAINT CORRUPTION, 10
42. PERAN JARINGAN TELEVISI INTERNASIONAL DALAM SISTEM INFORMASI GLOBAL, 03
43. LATAR BELAKANG PENOLAKAN PEMERINTAH FILIPINA TERHADAP KESEPAKATAN MOA-AD DENGAN MILF, 10
44. PENGGUNAAN TENTARA ANAK DI MYANMAR TAHUN 2002-2009, 10
45. PERAN UNEP DALAM MENGATASI MASALAH PENCEMARAN LINGKUNGAN DI CINA TAHUN 2005-2009, 10
46. PERAN ILO DALAM PENINGKATAN HAK PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN FILIPINA, 10
47. REALISASI JANJI KAMPANYE KEVIN RUUD TERHADAP SUKU ABORIGIN AUSTRALIA, 10
48. UPAYA BRITISH PEROLIUM INDONESIA DALAM MENCARI DUKUNGAN MASYARAKAT LOKAL TERHADAP PEMBANGUNAN PROYEK LNG TANGGUH DI PAPUA BARAT.
49. LATAR BELAKANG TIMOR-LESTE UNTUK MASUK MENJADI ANGGOTA ASEAN TAHUN 2012, 10
50. KERJASAMA TNC DENGAN WWF DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA, 10
51. INKONSISTENSI ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI) DALAM KAITANNYA DENGAN INVASI ISRAEL KE LIBANON, 10
Komentar