SKRIPSI PEMERINTAHAN [KODE 47 GM]
1. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. (STUDI PENELITIAN DESKRIPTIF DI KABUPATEN PANDEGLANG BANTEN),02
2. PERANAN INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN DALAM MENGAWASI PEMBANGUNAN DATI II. ( STUDI KASUS DI KABUPATEN DATI II DOMPU), 92
3. DINAMIKA PERMASALAHAN PERTANAHAN PERIODE 1983-1993. ( PENELITIAN TERHADAP PELAKSANAAN UU NO 5 TAHUN 1960 PADA MASA ORBA), 95
4. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMEPNGARUHI PEROLEHAN SUARA PAN DI DIY PADA PEMILU 1999, 00
5. ANALISA KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA DI KOTA WONOSOBO, 98
6. PENGARUH PENDIDIKAN DI KELOMPOK PERGAULAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMULA, 00
7. ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN. (STUDI KASUS KELURAHAN MANTRIJERON YOGYAKARTA), 02
8. PENGARUH KOODINASI PEMBINAAN DAN PENELITIAN TERHADAP PENELITIAN PENDAPATAN INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN RAKYAT. (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN DATI II MANUFAHI TIM-TIM), 92
9. PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT SERTA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA. ( PENELITIAN DI DESA PENARUBAN PURBALINGGA), 99
10. KEMAMPUAN PEMDA DALAM RESOLUSI KONFLIK ANTAR SUKU DI KABUPATEN MIMIKA PAPUA. (PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DI KABUPATEN MIMIKA ), 07
11. PEMAHAMAN DAN RESPON MASYARAKAT SERTA APARATUR TENTANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. (STUDI KASUS KELURAHAN BACIRO YOGYAKARTA), 03
12. MISI DAN KINERJA FRAKSI ABRI DI LEMBAGA LEGISLATIF. ( TINJAUAN TERHADAP PERAN SOSIAL POLITIK ABRI DI DPR-RI), 99
13. PENENTUAN JENIS USAHA KELOMPOK SASARAN DALAM POGRAM IDT. ( STUDI KASUS DESA PEMANUKAN MILIR SUBANG ), 98
14. UPAYA-UPAYA LURAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI
KELURAHAN. (STUDI TENTANG KEPEMIMPINAN LURAH NGAMPILAN YOGYAKARTA), 99
15. KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENINGKATAN PAD DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 1998-2001, 03
17. PERANAN DINASKERTRANS DALAM PENGAWASAN PENYALURAN TKI KELUAR NEGERI TAHUN 2001. (STUDI KASUS DINAKERTRANS KABUPATEN BLITAR), 05
18. PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2009. ( STUDI PENELITIAN KUALITATIF DI KABUPATEN YAHUKIMO PAPUA), 09
20. PERAN LSM SEBAGAI KELOMPOK PENEKAN.( STUDI KASUS LBH DI YOGYAKARTA TAHUN 2002), 02
23. PENGELOLAAN PENDAPATAN ANAK YANG BEKERJA PADA SEKTOR INFORMAL DI KECAMATAN LENGKONG KODYA DATI II BANDUNG, 96
24. PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA DISPENDA DENGAN INSTANSI TERKAIT DALAM UPAYA MENINGKATKAN DI KABUPATEN SLEMAN, 04
25. PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DESA. ( STUDI KASUS DESA TRIDADI SLEMAN), 07
26. TRANSFORMASI GOOD GOVERNANCE. (STUDI KASUS DESA JENAR PURWOREJAO), 03
27. KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN KALASAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK, 07
28. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ( STUDI KASUS DSA CATUR TUNGGAL DEPOK SLEMAN), 08
29. DAMPAK INTERNAL BAGI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN APBD SISTEM SURPLUS ATAU DEFISIT ANGGARAN. (STUDI KASUS BPKD KABUPATEN WONOSOBO), 04
31. IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK PADA WILAYAH PEMEKARAN KECAMATAN. (STUDI KASUS SIMPANG DUA KETAPANG KALIMANTAN BARAT), 07
32. GOOD GOVERNANCE DI DESA. ( STUDI KASUS DESA SELOMARTANI KALASAN ), 06
33. PERAN PEMKOT YOGYAKARTA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PAJAK REKLAME 2007-2008. (STUDI KASUS DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA), 09
34. KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. (STUDI KASUS DESA TIRTOMARTANI KALASAN), 07
35. KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH, 07
36. KINERJA DPRD DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN. ( STUDI KASUS KABUPATEN REJANG LEBONG BENGKULU ), 04
2. PERANAN INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN DALAM MENGAWASI PEMBANGUNAN DATI II. ( STUDI KASUS DI KABUPATEN DATI II DOMPU), 92
3. DINAMIKA PERMASALAHAN PERTANAHAN PERIODE 1983-1993. ( PENELITIAN TERHADAP PELAKSANAAN UU NO 5 TAHUN 1960 PADA MASA ORBA), 95
4. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMEPNGARUHI PEROLEHAN SUARA PAN DI DIY PADA PEMILU 1999, 00
5. ANALISA KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA DI KOTA WONOSOBO, 98
6. PENGARUH PENDIDIKAN DI KELOMPOK PERGAULAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMULA, 00
7. ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN. (STUDI KASUS KELURAHAN MANTRIJERON YOGYAKARTA), 02
8. PENGARUH KOODINASI PEMBINAAN DAN PENELITIAN TERHADAP PENELITIAN PENDAPATAN INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN RAKYAT. (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN DATI II MANUFAHI TIM-TIM), 92
9. PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT SERTA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA. ( PENELITIAN DI DESA PENARUBAN PURBALINGGA), 99
10. KEMAMPUAN PEMDA DALAM RESOLUSI KONFLIK ANTAR SUKU DI KABUPATEN MIMIKA PAPUA. (PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DI KABUPATEN MIMIKA ), 07
11. PEMAHAMAN DAN RESPON MASYARAKAT SERTA APARATUR TENTANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. (STUDI KASUS KELURAHAN BACIRO YOGYAKARTA), 03
12. MISI DAN KINERJA FRAKSI ABRI DI LEMBAGA LEGISLATIF. ( TINJAUAN TERHADAP PERAN SOSIAL POLITIK ABRI DI DPR-RI), 99
13. PENENTUAN JENIS USAHA KELOMPOK SASARAN DALAM POGRAM IDT. ( STUDI KASUS DESA PEMANUKAN MILIR SUBANG ), 98
14. UPAYA-UPAYA LURAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI
KELURAHAN. (STUDI TENTANG KEPEMIMPINAN LURAH NGAMPILAN YOGYAKARTA), 99
15. KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENINGKATAN PAD DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 1998-2001, 03
17. PERANAN DINASKERTRANS DALAM PENGAWASAN PENYALURAN TKI KELUAR NEGERI TAHUN 2001. (STUDI KASUS DINAKERTRANS KABUPATEN BLITAR), 05
18. PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2009. ( STUDI PENELITIAN KUALITATIF DI KABUPATEN YAHUKIMO PAPUA), 09
20. PERAN LSM SEBAGAI KELOMPOK PENEKAN.( STUDI KASUS LBH DI YOGYAKARTA TAHUN 2002), 02
23. PENGELOLAAN PENDAPATAN ANAK YANG BEKERJA PADA SEKTOR INFORMAL DI KECAMATAN LENGKONG KODYA DATI II BANDUNG, 96
24. PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA DISPENDA DENGAN INSTANSI TERKAIT DALAM UPAYA MENINGKATKAN DI KABUPATEN SLEMAN, 04
25. PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DESA. ( STUDI KASUS DESA TRIDADI SLEMAN), 07
26. TRANSFORMASI GOOD GOVERNANCE. (STUDI KASUS DESA JENAR PURWOREJAO), 03
27. KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN KALASAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK, 07
28. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ( STUDI KASUS DSA CATUR TUNGGAL DEPOK SLEMAN), 08
29. DAMPAK INTERNAL BAGI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN APBD SISTEM SURPLUS ATAU DEFISIT ANGGARAN. (STUDI KASUS BPKD KABUPATEN WONOSOBO), 04
31. IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK PADA WILAYAH PEMEKARAN KECAMATAN. (STUDI KASUS SIMPANG DUA KETAPANG KALIMANTAN BARAT), 07
32. GOOD GOVERNANCE DI DESA. ( STUDI KASUS DESA SELOMARTANI KALASAN ), 06
33. PERAN PEMKOT YOGYAKARTA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PAJAK REKLAME 2007-2008. (STUDI KASUS DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA), 09
34. KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. (STUDI KASUS DESA TIRTOMARTANI KALASAN), 07
35. KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH, 07
36. KINERJA DPRD DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN. ( STUDI KASUS KABUPATEN REJANG LEBONG BENGKULU ), 04
Komentar