SKRIPSI HUKUM PERDATA [KODE 25 GM]
1. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DESAIN INDUSTRI DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERSAINGAN CURANG,02
2. TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN HAK PATEN PEMEGANG HAK LISENSI PATEN DANPERMASALAHANNYA, 93
3. PELAKSANAAN PATEN DAN PERMASALAHANNYA DALAM PRAKTEK, 92
4. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI KOTA YOGYAKARTA, 09
5. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NAMA PERNIAGAAN YANG TELAH DIBERIKAN PEMERINTAH, 98
6. SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KLATEN, 06
7. PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG MINYAK PELUMAS PRODUK PERTAMINA DI JAWA TENGAH, 87
8. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK DALAM HAL TERJADINYA PEMALSUAN MEREK, 00
9. PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DENGAN SISTEM SELF ASSEMENT DI KOTA MAGELANG. ( STUDI UU NO 16 TAHUN 2000 TENTANG KETENTUAN KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN), 03
10. PERANAN DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH DALAM UPAYA PENATAAN KOTA DI KAWASAN PUSAT KOTA PURWOREJO,04
11. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SUATU TINJAUAN HUKUM PERDATA DI YLKI JAKARTA, 93
12. TANGGUNG JAWAB PENERBIT DAN PERCETAKAN DALAM MEMBANTU MELINDUNGI HAK CIPTA PENGARANG BUKU PADA PENERBIT DAN PERCETAKAN. (TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENGARANG PADA PENERBIT DAN PERCETAKAN TIGA SERANGKAI SURAKARTA), 07
13. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK-PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN DI KABUPATEN SLEMAN, 98
14. PERANAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM PEMBATALAN PERDA MENURUT UU NO 33 TAHUN 2004 TENTANG PEMDA, 05
15. STUDI TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PN KARANGANYAR, 07
16. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM TERJADINYA TINDAK KEKERASAN, 03
17. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN MISI KEBUDAYAAN INDONESIA KE NEGARA BELANDA DI KERATON KASUNANAN SURAKARTA, 05
18. PELAKSANAAAN PERJANJIAN ANTARA BANK DENGAN NASABAH MENGENAI SIMPANAN DALAM BENTUK VALAS DI BRI CABANG TEMANGGUNG, 05
19. PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KANTIN KAPAL DI KAPAL FERRY PENYEBERANGAN BAKAHENI - MERAK, 05
20. ANALISIS YURIDIS KEMUNGKINAN IMPLEMENTASI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HUBUNGAN DOKTER-PASIEN,04
21. KAJIAN YURIDIS TENTANG PERANAN KANTOR PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA SURAKARTA DALAM PEMBINAAN, PENATAAN DAN PENERTIBAN KAKI LIMA DI SURAKARTA, 05
22. TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN MAKELAR DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG DENGAN KAPAL LAUT ,02
23. PERANAN DISPAR DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA UNTUK MENUNJANG OTONOPMI DAERAH DI KABUPATEN MAGELANG,98
24. PELAKSANAAN UU NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN PADA DISPERINDAG SURAKARTA DI CV. RIZKI MANDIRI, 04
25. PELAKSANAAN ASAS SUBROGASI DALAM ASURANSI MOBIL PT. ASURANSI JASINDO YOGYAKARTA, 03
26. PENGARUH PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTAMDYA YOGYAKARTA, 90
27. PERANAN HIMPUNAN KEGIATAN SPELEOLOGI INDONESIA DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN KAWASAN KARST PEGUNUNGAN SERIBU DIY, 00
28. ASPEK DALAM PEMBERIAN KREDIT INVESTASI KECIL BAGI PENGUSAHA EKONOMI LEMAH OLEH BRI PUSAT, 88
29. PELAKSANAAN KUK DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA BRI CABANG BANTUL DI KABUPATEN BANTUL,
30. TRANSAKSI DERIVATIF VALAS SEBAGAI INTRUMEN FOREIGN EXCHANGE TRANSACTION DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA. ( SUATU STUDI KASUS DALAM PERKARA DERIVATIF PT. BANK NIAGA ), 00
31. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT BANTUL, 95
32. PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYWEWA KOTAK POS PADA PT. POS INDONESIA DI KOTAMADYA YOGYAKARTA, 99
33. EKSEKUSI TERHADAP TAGIHAN PULSA SAMBUNGAN TELEPON SELULER, 01
34. PELAKSANAAN PHK DI PERUSAHAAN ROTI LATANSA SURAKARTA (TELAAH UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL), 06
35. STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TKI DI KABUPATEN SRAGEN, 06
36. PELAKSANAAN PERJANJIAN STANDAR PENGANGKUTAN BARANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PT. KAI,00
37. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN KREDIT ANTARA PUSAT KOPERASI PRI DENGAN PRIMER KOPERASI PRI DI KABUPATEN SRAGEN, 02
38. PERLINDUNGAN TERHADAP PASIEN POLIKLINIK PADA RS SWASTA MENURUT UU NO 23 TAHUN 1992 DI YOGYAKARTA, 02
39. PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH PEKARANGAN KARENA JUAL BELI DENGAN BERLAKUNYA PP NO 10 TAHUN 1961 DI KABUPATEN DATI II LAMPUNG, 96
40. TINJAUAN YURIDIS TENTANG NOTARIS SEBAGAI PENUNJANG PASAR MODAL, 03
41. PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN KULON PROGO, 01
42. PERANAN BUPATI KEPALA DATI II DALAM RANGKA PENGANGKATAN KEPALA DESA DI KABUPATEN DATI II KULON PROGO, 97
43. PELAKSANAAN PERJANJIAN PENITIPAN BARANG PADA HOTEL BERBINTANG DI DIY, 99
44. PELAKSANAAN PERJANJIAN BERLANGGANAN INTERNET ANTARA WASANTAANET DENGAN PELANGGAN INTERNET DI KOTAMADYA YOGYAKARTA, 00
45. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PASANGAN USIA SUBUR MENURUT UU NOMOR 10 TAHUN 1992 DALAM MEMILIH KONTRASEPSI MANTAP DI DESA WONOSEGORO BOYOLALI, 07
46. PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI MAHASISWA DI DIY, 96
47. PELAKSANAAN PENANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN LEASING DI DKI JAKARTA.
48. PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG DI PERUSAHAAN PENERBANGAN PT. MERPATI AIRLINES, 96
49. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN CHEVRON INDONESIA COMPANY, 09
50. AKIBAT WANPRESTASI DAN PENYELESAIANNYA DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR DI SUMBER BARU NIAGA YOGYAKARTA, 99
51. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA CV. MONACAU DENGAN PERTAMINA UP II DUMAI RIAU, 03
52. PELAKSANAAN PELINDUNGAN K-3 BAGI PEKERJA INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT PT. ADI SATRIA BANTUL, 09
53. PERLINDUNGAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TKW DITINJAU DARI PASAL 13 UU NO 12 TAHUN 1984 DI PERUSAHAAN ROKOK DJAGUNG-PADI MALANG, 97
54. UKURAN PEMAHARAN BENDA-BENDA BERNILAI MAGIS, 04
56. PEMBATASAN TRANSAKSI SWAP DI PASAR UANG INDO0NESIA, 02
57. PEMBANGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA, 01
58. EKSISTENSI TANAH ULAYAT NAGARI DI KENAGARIAN LUBUK KILANGAN DEWASA INI, 05
59. PERLINDUNGAN HUKUM TKW SEBAGI PRAMUNIAGA DI KOTAMADYA YOGYAKARTA, 96
60. KEDUDUKAN ANAK DALAM KANDUNGAN APABILA TERJADI PERCERAIAN DALAM HAL PEWASRISAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DI DESA BENDEM JEMBRANA BALI, 03
61. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PNS DI PROPINSI JAWA TENGAH, 98
62. PELAKSANAAN, TUGAS DAN FUNGSI POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENUNJANG URUSAN ADMINISTRASI PEMKOT YOGYAGKARTA,01
63. TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS PENYALAHGUNAAN HAK DAN PENYELESAIANNYA DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN TINGGI SEMARANG, 91
64. PENERAPAN TARIF PAJAK KENDARAAN BEMOTOR DI DIY, 07
65. PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH BESERTA PEMASALAHANNYA DALAM PERKARA WARIS TANAH DI PN YOGYAKARTA DAN BANTUL, 04
66. PENERAPAN SIPD BERDASARKAN PERDA NO 16 TAHUN 1996 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM PEMBERIAN IJIN PENAMBANGAN PASIR DI KABUPATEN SLEMAN, 06
67. ASPEK-ASPEK HUKUM DAN UPAYA DALAM PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENYEDIAAN JASA LAYANAN INTERNET SI YOGYAKARTA, 00
68. PERTANGGUNGJAWABAN KLIEN KEPADA PERUSAHAAN FACTORING DALAM PENGALIHAN PIUTANG PEDAGANGAN TERHADAP KETIDAKMAMPUAN BASABAH MENGEMBALIKAN KREDIT,03
69. KONTRIBUSI PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH DI DIY, 04
70. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERCERAIAN DI KALANGAN PNS DI PA YOGYAKARTA, 09
71. PERANAN PEMDA DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH DI KABUPATEN SUMBAWA, 08
72. PELAKSANAAN PENGHAPUSAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA DITELANTARKAN BERDASARKAN PP NO 36 TAHUN 1998 DI KABUPATEN SLEMAN, 02
73. KEPASTIAN HUKUM AKTA KELAHIRAN ANAK ANGKAT DI KABUPATEN DATI II BANTUL, 98
74. KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR AKLIBAT PERCERAIAN ORANG TUANYA DI PN BANTUL, 98
76. PELAKSANAAN PP NO 10 TAHUN 1983 JUNCTO PP NO 45 TAHUN 1990 TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI BAGI PNS DI KOTAMADYA YOGYAKARTA, 94
81. PERCERAIAN DENGAN MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN GHAIB DI PN AGAMA MALANG, 97
82. NPWP SEBAGAI SYARAT PEMBUKAAN REKENING KORAN DI DIY. ( TINJAUAN YURIDIS), 96
84. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH DI DIY, 01
85. PELAKSANAAN PENANGANAN KREDIT MACET OLEH BADAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA DI KANTOR PPPN PALANGKARAYA, 97
86. TINJAUAN YURIDIS MASALAH IZIN CERAI BAGI SEORANG PNS DI PENGADILAN AGAMA MALANG, 93
87. SISTEM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMUNGUTAN JASA KENA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA, 98
88. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PEMBEBASAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN PROYEK PEMERINTAH DI KOTAMADYA YOGYAKARTA, 94
91. HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MEMBATALKAN SUATU PUTUSAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKLUM TETAP DI PN MALANG, 97
92. PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT DI KABUPATEN BANYUMAS, 96
94. TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN AKIBAT KEGAGALAN PEMAKAIAN ALAT KONTRASEPSI DI KOTA YOGYAKARTA.
95. KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PADA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA, 01
97. FIDUCIA TERHADAP BANGUNAN DI ATAS TANAH SEBAGI JAMINAN KREDIT DI DIY, 96
98. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS MEREK ATAS PENGGUNAAN MEREK SEBAGAI DOMAIN NAME MELAWAN HUKUM,04
106. PENINGKATAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RS DAN RSS DENGAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NO 10 TAHUN 1998 DI
KECAMATAN GAMPING SLEMAN,00
107. STUDI TANAH-TANAH TERLANTAR DI KOTAMADYA DATI II SEMARANG, 99
108. PELAKSANAAN PERIZINAN DAN PENERTIBAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER DI KABUPATEN SLEMAN, 02
109. ASPEK-ASPEK HUKUM MENGENAI WEWENANG PEMDA DIY DALAM MENINGKATKAN APBD MELALUI PERUSAHAAN DAERAH,03
110. PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN KECELAKAAN KERJA DI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI BAJA BENGKEL LAS NGABEAB DI BANTUL MELALUI NPERUSAHAAN ASURANSI BUMI ASIH JAYA, 01
111. JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN RUMAH DENGAN SISTEM TUNAI BERTAHAP PADA PT. CIPTAGRAHA YOGYAKARTA, 00
112. TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN PT PADA PT. CIPTAGRAHA YOGYAKARTA, 00
113. PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK PADA PT. BANK MANDIRI YOGYAKARTA. (STUDI PENELITIAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT BANK PADA PT.BANK MANDIRI CABANG DIPONEGORO), 02
114. PELAKSANAAN TAKAFUL KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG SEMARANG, 02
115. JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN PEMERINTAH DI KOTA YOGYAKARTA PADA PT. SURADI, 01
116. PELAKSANAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP SEWA PADA BMT BINA DHUAFA BERINGHARJO YOGYAKARTA, 03
2. TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN HAK PATEN PEMEGANG HAK LISENSI PATEN DANPERMASALAHANNYA, 93
3. PELAKSANAAN PATEN DAN PERMASALAHANNYA DALAM PRAKTEK, 92
4. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI KOTA YOGYAKARTA, 09
5. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NAMA PERNIAGAAN YANG TELAH DIBERIKAN PEMERINTAH, 98
6. SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KLATEN, 06
7. PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG MINYAK PELUMAS PRODUK PERTAMINA DI JAWA TENGAH, 87
8. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK DALAM HAL TERJADINYA PEMALSUAN MEREK, 00
9. PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DENGAN SISTEM SELF ASSEMENT DI KOTA MAGELANG. ( STUDI UU NO 16 TAHUN 2000 TENTANG KETENTUAN KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN), 03
10. PERANAN DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH DALAM UPAYA PENATAAN KOTA DI KAWASAN PUSAT KOTA PURWOREJO,04
11. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SUATU TINJAUAN HUKUM PERDATA DI YLKI JAKARTA, 93
12. TANGGUNG JAWAB PENERBIT DAN PERCETAKAN DALAM MEMBANTU MELINDUNGI HAK CIPTA PENGARANG BUKU PADA PENERBIT DAN PERCETAKAN. (TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENGARANG PADA PENERBIT DAN PERCETAKAN TIGA SERANGKAI SURAKARTA), 07
13. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK-PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN DI KABUPATEN SLEMAN, 98
14. PERANAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM PEMBATALAN PERDA MENURUT UU NO 33 TAHUN 2004 TENTANG PEMDA, 05
15. STUDI TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PN KARANGANYAR, 07
16. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM TERJADINYA TINDAK KEKERASAN, 03
17. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN MISI KEBUDAYAAN INDONESIA KE NEGARA BELANDA DI KERATON KASUNANAN SURAKARTA, 05
18. PELAKSANAAAN PERJANJIAN ANTARA BANK DENGAN NASABAH MENGENAI SIMPANAN DALAM BENTUK VALAS DI BRI CABANG TEMANGGUNG, 05
19. PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KANTIN KAPAL DI KAPAL FERRY PENYEBERANGAN BAKAHENI - MERAK, 05
20. ANALISIS YURIDIS KEMUNGKINAN IMPLEMENTASI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HUBUNGAN DOKTER-PASIEN,04
21. KAJIAN YURIDIS TENTANG PERANAN KANTOR PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA SURAKARTA DALAM PEMBINAAN, PENATAAN DAN PENERTIBAN KAKI LIMA DI SURAKARTA, 05
22. TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN MAKELAR DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG DENGAN KAPAL LAUT ,02
23. PERANAN DISPAR DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA UNTUK MENUNJANG OTONOPMI DAERAH DI KABUPATEN MAGELANG,98
24. PELAKSANAAN UU NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN PADA DISPERINDAG SURAKARTA DI CV. RIZKI MANDIRI, 04
25. PELAKSANAAN ASAS SUBROGASI DALAM ASURANSI MOBIL PT. ASURANSI JASINDO YOGYAKARTA, 03
26. PENGARUH PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTAMDYA YOGYAKARTA, 90
27. PERANAN HIMPUNAN KEGIATAN SPELEOLOGI INDONESIA DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN KAWASAN KARST PEGUNUNGAN SERIBU DIY, 00
28. ASPEK DALAM PEMBERIAN KREDIT INVESTASI KECIL BAGI PENGUSAHA EKONOMI LEMAH OLEH BRI PUSAT, 88
29. PELAKSANAAN KUK DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA BRI CABANG BANTUL DI KABUPATEN BANTUL,
30. TRANSAKSI DERIVATIF VALAS SEBAGAI INTRUMEN FOREIGN EXCHANGE TRANSACTION DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA. ( SUATU STUDI KASUS DALAM PERKARA DERIVATIF PT. BANK NIAGA ), 00
31. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT BANTUL, 95
32. PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYWEWA KOTAK POS PADA PT. POS INDONESIA DI KOTAMADYA YOGYAKARTA, 99
33. EKSEKUSI TERHADAP TAGIHAN PULSA SAMBUNGAN TELEPON SELULER, 01
34. PELAKSANAAN PHK DI PERUSAHAAN ROTI LATANSA SURAKARTA (TELAAH UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL), 06
35. STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TKI DI KABUPATEN SRAGEN, 06
36. PELAKSANAAN PERJANJIAN STANDAR PENGANGKUTAN BARANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PT. KAI,00
37. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN KREDIT ANTARA PUSAT KOPERASI PRI DENGAN PRIMER KOPERASI PRI DI KABUPATEN SRAGEN, 02
38. PERLINDUNGAN TERHADAP PASIEN POLIKLINIK PADA RS SWASTA MENURUT UU NO 23 TAHUN 1992 DI YOGYAKARTA, 02
39. PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH PEKARANGAN KARENA JUAL BELI DENGAN BERLAKUNYA PP NO 10 TAHUN 1961 DI KABUPATEN DATI II LAMPUNG, 96
40. TINJAUAN YURIDIS TENTANG NOTARIS SEBAGAI PENUNJANG PASAR MODAL, 03
41. PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN KULON PROGO, 01
42. PERANAN BUPATI KEPALA DATI II DALAM RANGKA PENGANGKATAN KEPALA DESA DI KABUPATEN DATI II KULON PROGO, 97
43. PELAKSANAAN PERJANJIAN PENITIPAN BARANG PADA HOTEL BERBINTANG DI DIY, 99
44. PELAKSANAAN PERJANJIAN BERLANGGANAN INTERNET ANTARA WASANTAANET DENGAN PELANGGAN INTERNET DI KOTAMADYA YOGYAKARTA, 00
45. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PASANGAN USIA SUBUR MENURUT UU NOMOR 10 TAHUN 1992 DALAM MEMILIH KONTRASEPSI MANTAP DI DESA WONOSEGORO BOYOLALI, 07
46. PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI MAHASISWA DI DIY, 96
47. PELAKSANAAN PENANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN LEASING DI DKI JAKARTA.
48. PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG DI PERUSAHAAN PENERBANGAN PT. MERPATI AIRLINES, 96
49. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN CHEVRON INDONESIA COMPANY, 09
50. AKIBAT WANPRESTASI DAN PENYELESAIANNYA DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR DI SUMBER BARU NIAGA YOGYAKARTA, 99
51. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA CV. MONACAU DENGAN PERTAMINA UP II DUMAI RIAU, 03
52. PELAKSANAAN PELINDUNGAN K-3 BAGI PEKERJA INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT PT. ADI SATRIA BANTUL, 09
53. PERLINDUNGAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TKW DITINJAU DARI PASAL 13 UU NO 12 TAHUN 1984 DI PERUSAHAAN ROKOK DJAGUNG-PADI MALANG, 97
54. UKURAN PEMAHARAN BENDA-BENDA BERNILAI MAGIS, 04
56. PEMBATASAN TRANSAKSI SWAP DI PASAR UANG INDO0NESIA, 02
57. PEMBANGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA, 01
58. EKSISTENSI TANAH ULAYAT NAGARI DI KENAGARIAN LUBUK KILANGAN DEWASA INI, 05
59. PERLINDUNGAN HUKUM TKW SEBAGI PRAMUNIAGA DI KOTAMADYA YOGYAKARTA, 96
60. KEDUDUKAN ANAK DALAM KANDUNGAN APABILA TERJADI PERCERAIAN DALAM HAL PEWASRISAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DI DESA BENDEM JEMBRANA BALI, 03
61. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PNS DI PROPINSI JAWA TENGAH, 98
62. PELAKSANAAN, TUGAS DAN FUNGSI POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENUNJANG URUSAN ADMINISTRASI PEMKOT YOGYAGKARTA,01
63. TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS PENYALAHGUNAAN HAK DAN PENYELESAIANNYA DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN TINGGI SEMARANG, 91
64. PENERAPAN TARIF PAJAK KENDARAAN BEMOTOR DI DIY, 07
65. PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH BESERTA PEMASALAHANNYA DALAM PERKARA WARIS TANAH DI PN YOGYAKARTA DAN BANTUL, 04
66. PENERAPAN SIPD BERDASARKAN PERDA NO 16 TAHUN 1996 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM PEMBERIAN IJIN PENAMBANGAN PASIR DI KABUPATEN SLEMAN, 06
67. ASPEK-ASPEK HUKUM DAN UPAYA DALAM PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENYEDIAAN JASA LAYANAN INTERNET SI YOGYAKARTA, 00
68. PERTANGGUNGJAWABAN KLIEN KEPADA PERUSAHAAN FACTORING DALAM PENGALIHAN PIUTANG PEDAGANGAN TERHADAP KETIDAKMAMPUAN BASABAH MENGEMBALIKAN KREDIT,03
69. KONTRIBUSI PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH DI DIY, 04
70. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERCERAIAN DI KALANGAN PNS DI PA YOGYAKARTA, 09
71. PERANAN PEMDA DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH DI KABUPATEN SUMBAWA, 08
72. PELAKSANAAN PENGHAPUSAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA DITELANTARKAN BERDASARKAN PP NO 36 TAHUN 1998 DI KABUPATEN SLEMAN, 02
73. KEPASTIAN HUKUM AKTA KELAHIRAN ANAK ANGKAT DI KABUPATEN DATI II BANTUL, 98
74. KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR AKLIBAT PERCERAIAN ORANG TUANYA DI PN BANTUL, 98
76. PELAKSANAAN PP NO 10 TAHUN 1983 JUNCTO PP NO 45 TAHUN 1990 TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI BAGI PNS DI KOTAMADYA YOGYAKARTA, 94
81. PERCERAIAN DENGAN MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN GHAIB DI PN AGAMA MALANG, 97
82. NPWP SEBAGAI SYARAT PEMBUKAAN REKENING KORAN DI DIY. ( TINJAUAN YURIDIS), 96
84. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH DI DIY, 01
85. PELAKSANAAN PENANGANAN KREDIT MACET OLEH BADAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA DI KANTOR PPPN PALANGKARAYA, 97
86. TINJAUAN YURIDIS MASALAH IZIN CERAI BAGI SEORANG PNS DI PENGADILAN AGAMA MALANG, 93
87. SISTEM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMUNGUTAN JASA KENA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA, 98
88. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PEMBEBASAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN PROYEK PEMERINTAH DI KOTAMADYA YOGYAKARTA, 94
91. HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MEMBATALKAN SUATU PUTUSAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKLUM TETAP DI PN MALANG, 97
92. PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT DI KABUPATEN BANYUMAS, 96
94. TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN AKIBAT KEGAGALAN PEMAKAIAN ALAT KONTRASEPSI DI KOTA YOGYAKARTA.
95. KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PADA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA, 01
97. FIDUCIA TERHADAP BANGUNAN DI ATAS TANAH SEBAGI JAMINAN KREDIT DI DIY, 96
98. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS MEREK ATAS PENGGUNAAN MEREK SEBAGAI DOMAIN NAME MELAWAN HUKUM,04
106. PENINGKATAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RS DAN RSS DENGAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA NO 10 TAHUN 1998 DI
KECAMATAN GAMPING SLEMAN,00
107. STUDI TANAH-TANAH TERLANTAR DI KOTAMADYA DATI II SEMARANG, 99
108. PELAKSANAAN PERIZINAN DAN PENERTIBAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER DI KABUPATEN SLEMAN, 02
109. ASPEK-ASPEK HUKUM MENGENAI WEWENANG PEMDA DIY DALAM MENINGKATKAN APBD MELALUI PERUSAHAAN DAERAH,03
110. PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN KECELAKAAN KERJA DI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI BAJA BENGKEL LAS NGABEAB DI BANTUL MELALUI NPERUSAHAAN ASURANSI BUMI ASIH JAYA, 01
111. JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN RUMAH DENGAN SISTEM TUNAI BERTAHAP PADA PT. CIPTAGRAHA YOGYAKARTA, 00
112. TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN PT PADA PT. CIPTAGRAHA YOGYAKARTA, 00
113. PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK PADA PT. BANK MANDIRI YOGYAKARTA. (STUDI PENELITIAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT BANK PADA PT.BANK MANDIRI CABANG DIPONEGORO), 02
114. PELAKSANAAN TAKAFUL KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG SEMARANG, 02
115. JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN PEMERINTAH DI KOTA YOGYAKARTA PADA PT. SURADI, 01
116. PELAKSANAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP SEWA PADA BMT BINA DHUAFA BERINGHARJO YOGYAKARTA, 03
Komentar