SKRIPSI HUKUM [KODE O.14]
1 PERANAN LURAH DESA DALAM SISTEM PEMERINTAH DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2004 TTG PEMERINTAH DESA/2006
2 SISTEM PEMBAYARAN HUTANG, BAGI HASIL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH PT. INDOSAT , JAKARTA
3 PERANAN LURAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI DESA SRIKAYANGAN KEC. SENTOLO KAB. KULONPROGO/2003
4 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. KERETA API (PERSERO) DENGAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) TENTANG ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG KERETA API DI BANDUNG - 05
5 FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI/2001
6 KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN [STUDI YURIDIS TERHADAP KASUS PENGHINAAN PRESIDEN DI INDONESIA]
7 PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENAGGULANGAN PENIPUAN VIA SHORT MESSAGES SEVICE (SMS) DARI HANDPHONE
8 PERNIKAHAN ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM ( KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERAKWINAN INDONESIA DENGAN IMAM MADZHAB)
9 PENANGGANAN KEJAHATAN KORUPSI YANG MENGGUNAKAN SARANA KOMPUTER (STUDI KASUS KORUPSI DI PN YOGYAKARTA)
10 DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA CYBERCRIME
11 PERBANDINGAN SISTEM OTONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 YANG DIPERBAHARUI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
12 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
13 PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR
14 TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN UU NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN) DI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO ) DAERAH OPERASI VI YOGYAKARTA
15 PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA BESERTA HAMBATAN-HAMBATANNYA (SUATU STUDI DI POLRESTA MALANG)
16 PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
17 SISTEM PEMBAYARAN HUTANG, BAGI HASIL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH PT. INDOSAT , JAKARTA
18 PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN DI PT RADIO GERONIMO YOGYAKARTA
19 TINJAUAN HUKUM MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA OLEH ANGGOTA TNI DI KOREM 061/ SURYA KANCANA BOGOR
20 PERANAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
21 PERTANGUNGJAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA
22 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN
23 PROSES PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN (TRIPPING) DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
24 PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSEPTIF HKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA PURWOBINANGUN , PAKEM SLEMAN)
25 PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI
26 FUNGSI SURAT DAKWAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
27 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM DENGAN PENGELOLA WARUNG TELEKOMUNIKASI DALAM MELAYANI JASA TELEKOMUNIKASI DI KOTAMADYA SURAKARTA
28 TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI YOGYAKARTA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
29 TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA YOGYAKARTA
30 PERANAN REKONSTRUKSI DALAM MELENGKAPI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH KEPOLISIAN KOTA BESAR (POLTABES) YOGYAKARTA, 06
31 PENERAPAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DI KAB BANTUL, 04
32 BANK AIR SUSU IBU DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM (STUDI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI), 04
33 PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974, 04
34 PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAKAN PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI BANTUL YOGYAKARTA, 04
35 CEK MUNDUR DAN PERMASALAHANNYA DALAM PRAKTEK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 95
36 PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TERHADAP KARYA TULISAN DI INDONESIA, 98
37 PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KARYA MANDIRI, KUNINGAN JAWA BARAT, 08
38 PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (TINJAUAN BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1974), 94
39 HAK DAN KEWAJIBAN TUNGGU TUBANG TERHADAP HUKUM WARIS ADAT SEMENDO (DARAT) SUMATERA SELATAN DI TINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM, 91
40 PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENEGAKKAN HAK-HAK ASASI MANUSIA MENURUT UU NO.9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (STUDI KASUS PENANGANAN UNJUK RASA DI WILAYAH POLTABES YOGYAKARTA TAHUN 2002), 02
41 UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP OBYEK WISATA SITUS DAN CAGAR BUDAYA CANDI BOKO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA, 07
42 PELAKASANAAN KETENTUAN PASAL 61 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KABUPATEN SLEMAN, 07
43 PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN, 07
44 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI MEREK DI INDONESIA, 01
2 SISTEM PEMBAYARAN HUTANG, BAGI HASIL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH PT. INDOSAT , JAKARTA
3 PERANAN LURAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI DESA SRIKAYANGAN KEC. SENTOLO KAB. KULONPROGO/2003
4 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. KERETA API (PERSERO) DENGAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) TENTANG ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG KERETA API DI BANDUNG - 05
5 FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI/2001
6 KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN [STUDI YURIDIS TERHADAP KASUS PENGHINAAN PRESIDEN DI INDONESIA]
7 PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENAGGULANGAN PENIPUAN VIA SHORT MESSAGES SEVICE (SMS) DARI HANDPHONE
8 PERNIKAHAN ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM ( KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERAKWINAN INDONESIA DENGAN IMAM MADZHAB)
9 PENANGGANAN KEJAHATAN KORUPSI YANG MENGGUNAKAN SARANA KOMPUTER (STUDI KASUS KORUPSI DI PN YOGYAKARTA)
10 DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA CYBERCRIME
11 PERBANDINGAN SISTEM OTONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 YANG DIPERBAHARUI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
12 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
13 PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR
14 TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN UU NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN) DI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO ) DAERAH OPERASI VI YOGYAKARTA
15 PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA BESERTA HAMBATAN-HAMBATANNYA (SUATU STUDI DI POLRESTA MALANG)
16 PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
17 SISTEM PEMBAYARAN HUTANG, BAGI HASIL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH PT. INDOSAT , JAKARTA
18 PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN DI PT RADIO GERONIMO YOGYAKARTA
19 TINJAUAN HUKUM MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA OLEH ANGGOTA TNI DI KOREM 061/ SURYA KANCANA BOGOR
20 PERANAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
21 PERTANGUNGJAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA
22 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN
23 PROSES PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN (TRIPPING) DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
24 PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSEPTIF HKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA PURWOBINANGUN , PAKEM SLEMAN)
25 PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI
26 FUNGSI SURAT DAKWAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
27 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM DENGAN PENGELOLA WARUNG TELEKOMUNIKASI DALAM MELAYANI JASA TELEKOMUNIKASI DI KOTAMADYA SURAKARTA
28 TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI YOGYAKARTA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
29 TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA YOGYAKARTA
30 PERANAN REKONSTRUKSI DALAM MELENGKAPI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH KEPOLISIAN KOTA BESAR (POLTABES) YOGYAKARTA, 06
31 PENERAPAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DI KAB BANTUL, 04
32 BANK AIR SUSU IBU DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM (STUDI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI), 04
33 PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974, 04
34 PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAKAN PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI BANTUL YOGYAKARTA, 04
35 CEK MUNDUR DAN PERMASALAHANNYA DALAM PRAKTEK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 95
36 PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TERHADAP KARYA TULISAN DI INDONESIA, 98
37 PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KARYA MANDIRI, KUNINGAN JAWA BARAT, 08
38 PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (TINJAUAN BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1974), 94
39 HAK DAN KEWAJIBAN TUNGGU TUBANG TERHADAP HUKUM WARIS ADAT SEMENDO (DARAT) SUMATERA SELATAN DI TINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM, 91
40 PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENEGAKKAN HAK-HAK ASASI MANUSIA MENURUT UU NO.9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (STUDI KASUS PENANGANAN UNJUK RASA DI WILAYAH POLTABES YOGYAKARTA TAHUN 2002), 02
41 UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP OBYEK WISATA SITUS DAN CAGAR BUDAYA CANDI BOKO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA, 07
42 PELAKASANAAN KETENTUAN PASAL 61 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KABUPATEN SLEMAN, 07
43 PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN, 07
44 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI MEREK DI INDONESIA, 01
Komentar