SKRIPSI HUKUM [IDTESIS SOFT-02/SKRIPSI/KODE SO.17]

1 PELAKSANAAN PERJANJIAN BELI SEWA BARANG ELEKTRONIK PADA P.T. ADIRA QUANTUM MULTI FINANCE DIVISI NON OTOMOTIF SOLO BARU SUKOHARJO,09 (PDF)
2 PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PENGAWASAN ASPEK SYARAIAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) SAFINA KALTEN, 08 (PDF)
3 IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/21/PBI/2003 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH I BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SURAKARTA, 08 (PDF)
4 PELAKSANAAN IJIN POLIGAMI BERDASARKAN HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG ERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA ), 08 (PDF)
5 STUDI TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA, 08 (PDF)
6 PELAKSANAAN PENYELIDIKAN OLEH INTELIJEN KEJAKSAAN TERHADAP DUGAAN KORUPSI DALAM PENGADAAN DUA UNIT KAPAL IKAN FIBER GLASS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA, 08 (PDF)
7 ANALISIS YURIDIS TENTANG PRIVATISASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN, 07 (PDF)
8 TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP PADA KASUS KECELAKAAN LALU-LINTAS OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO, 08 (PDF)
9 PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SECARA SWADAYA DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN (Studi Kasus di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri), 08 (PDF)
10 TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) SURAKARTA, 08 (PDF)
11 PRINSIP KEHATI-HATI DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ASASI TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPETEN SUKOHARJO, 08 (PDF)
12 PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI BERDASAR PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENANGGUNALANGAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 08 (PDF)
13 IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHDAAP PELAKU TINDAK PIDANAN PERZINAHAN OLEH HAKIN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 07 (PDF)
14 PELAKSANAAN PENGAJIAN PEGWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA (TINJUAN YURIDIS PELAKSANAAN PP NO.9 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KESEMBLAN ATAS PP NO.7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL), 08 (PDF)
15 PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK PADA TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA, 07 (PDF)
16 TELAAH PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN MAKSIAT DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA (STUDI KASUS DI PROVINSI GORONTALO), 08 (PDF)
17 ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM BERUPA PEMIDANAAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA ANAK, 09 (PDF)
18 PENERAPAN ALAT BUKTI PADA PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER (STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA), 08 (PDF)
19 PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 36/Pdt.G/2006/PA.Kra), 09 (PDF)
20 KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR), 08 (PDF)
21 STUDI TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN (Studi Kasus VCD Bajakan di Pengadilan Negeri Kediri), 08 (PDF)
22 IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PASAL 506 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENARIKAN KEUNTUNGAN ATAS PERBUATAN CABUL ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta ), 08 (PDF)
23 PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG, 08 (PDF)
24 PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARAKEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DI JALAN RAYA. ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 08 (PDF)
25 PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, 08 (PDF)
26 PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG DAN EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA ), 08 (PDF)
27 PELAKSANAAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN PERATURAN TATA TERTIB KAITANNYA DENGAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, 08 (PDF)
28 PELAKSANAAN FUNGSI KANTOR BEA DAN CUKAI SURAKARTA DALAM PEMBERANTASAN BARANG PALSU DAN HASIL BAJAKAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN, 09 (PDF)
29 PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA DALAM KAITANNYA DENGAN ASPEK NORMA KERJA Di SOLOPOS, 08 (PDF)
30 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Boyolali) 08 (PDF)
31 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERIJINAN PEMBANGUNAN BASE TRANSCEIVER STATION (BTS)/ RADIO BASE STATION (RBS) DI KOTA SURAKARTA, 08 (PDF)
32 PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA PENYIDIK POLRI DAN PENUNTUT UMUM PADA TAHAP PRA PENUNTUTAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA DAN POLTABES SURAKARTA) 08 (PDF)
33 PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PHK DI DINAS TENAGA KERJA KOTA SURAKARTA, 08 (PDF)
34 PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 08 (PDF)
35 PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LAPAS KLAS II.A WANITA SEMARANG, 08 (PDF)
36 PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SISTIMATIK MELALUI LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM (LMPDP) DI KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI 08 (PDF)
37 PELAKSANAAN PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II, 08 (PDF)
38 PELAKSANAAN PENGAWASAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO, 08 (PDF)
39 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( Studi Kasus di BPKD Kabupaten Sukoharjo), 08 (PDF)
40 PELAKSANAAN PRAPERADILAN YANG DIMOHONKAN PIHAK KETIGA TERHADAP DUGAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO) (PDF)
41 PEMBANGUNAN PERKAMPUNGAN DI KOTA MANGKUNEGARAN PADA MASA PEMERINTAHAN MANGKUNEGARA VII SKRIPSI, 09 (PDF)
42 PEMBUKTIAN BENDA IMATERIIL BERUPA LISTRIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK DI PENGADILAN NEGERI MAGELANG, 07 (PDF)
43 IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 08 (PDF)
44 PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BENDA SITAAN YANG BERSIFAT TERLARANG ATAU DILARANG UNTUK DIEDARKAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR, 08 (PDF)
45 ANALISIS POLITIK HUKUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 UNTUK MENEGAKKAN PRINSIP KONSTITUSIONALISME, 08 (PDF)
46 PERANAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG TERMINAL PENUMPANG, 08 (PDF)
47 LEGALITAS KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, 08 (PDF)
48 KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN “SURAT PANGGILAN GHOIB” YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR, 08 (PDF)
49 PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGRI SUKOHARJO) , 08 (PDF)
50 TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG SEBAGAI DASAR HUKUM BAGI PERBANKAN DALAM MENGEMBANGKAN PEMBIAYAAN RETAIL BERBASIS RESI GUDANG DI INDONESIA, 08 (PDF)
51 TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta), 08 (PDF)
52 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA, 08 (PDF)
53 TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERDATA MANAJER INVESTASI KEPADA INVESTOR REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, 08 (PDF)
54 TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REMOTE TRADING SYSTEM DI BURSA EFEK JAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, 08 (PDF)
55 TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI OLEH PARAMEDIS ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR), 08 (PDF)
56 TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 292 KUHP TENTANG PENCABULAN SEJENIS TERHADAP KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 08 (PDF)
57 TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 08 (PDF)
58 TINJAUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI PERKARA PIDANA PADA PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR, 08 (PDF)
59 TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCULIKAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA 08 (PDF)
60 TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT),08 (PDF)
61 TINJAUAN CARA PENGELOLAAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK (CPOTB) BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN NO.HK.00.05.4.1380 TENTANG PEDOMAN CPOTB SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08 (PDF)
62 STUDI PERBANDINGAN HUKUM HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM, 08 (PDF)
63 STUDI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 03/MDAG/ PER/2/2006 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN (Studi Kasus Di Kabupaten Ngawi Jawa Timur), 08 (PDF)
64 STUDI TENTANG PELAKSANAAN EKSEPSI OLEH PENASIHAT HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO, 08 (PDF)
65 STUDI PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA,08 (PDF)
66 PERKAWINAN ANTAR AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (PDF)
67 STUDI KOMPARASI TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN DPR MENURUT UUD 1945 DAN KONSTITUSI RIS 1949, UUDS 1950 DAN UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN SERTA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DAN CARA MENGATASINYA, 09 (PDF)
68 STUDI KOMPARASI SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM, 08 (PDF)
69 STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN GADAI DAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN KANTOR CABANG GONDANG KABUPATEN SRAGEN, 08 (PDF)
70 STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN SIMPANAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI BANK SYARIAH DAN SISTEM BUNGA DI BANK KONVENSIONAL (TINJAUAN DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SOLO DAN DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SOLO), 08 (PDF)
71 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PASAR ( STUDI KASUS DI DINAS PASAR SUKOHARJO ), 08 (PDF)
72 EFEKTIVITAS KEBERADAAN PAGUYUBAN KADER LINGKUNGAN HIDUP (PKLH) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KARANGANYAR, 07 (PDF)
73 STUDI KOMPARASI ANTARA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DENGAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI GADAI (Studi di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Cabang Palur dan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru), 08 (PDF)
74 PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 450/20/1/2007 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FKUB DI KOTA SURAKARTA, 07 (PDF)
75 PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI KANTOR POS YANG TIDAK MENGANTAR SURAT KEPADA YANG BERHAK (STUDI KASUS DI POLSEK NGADIROJO WONOGIRI), 08 (PDF)
76 PENGAWASAN PEMENUHAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) PADA PERUSAHAAN SWASTA OLEH DINAS TENAGA KERJA KOTA SURAKARTA, 08 (PDF)
77 PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA JIWOWETAN, KECAMATAN WEDI, KABUPATEN KLATEN, 08 (PDF)
78 PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MUNGKID MAGELANG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA PURBAKALA, 08 (PDF)
79 PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SECARA SWADAYA DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN (Studi Kasus di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri), 08 (PDF)
80 PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KRAGILAN, KADIPIRO OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA, 08 (PDF)
81 PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, 08 (PDF)
82 PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DALAM KUHP DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PDF)
83 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP TRADITIONAL KNOWLEDGE GUNA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA, 07 (PDF)
84 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL, 08 (PDF)
85 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL ANTARA ISRAEL DAN LIBANON (STUDI NORMATIF TENTANG IMPLEMENTASI KONVENSI JENEWA IV 1949), 07 (PDF)
86 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK ATAS PENERBITAN LATTER OF CREDIT (L/C) FIKTIF (PDF)
87 PERSAINGAN TARIF PADA MASKAPAI PENERBANGAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, 08 (PDF)
88 PERTANGGUNGJAWABAN PT. ASURANSI JASA INDONESIA SEBAGAI PENANGGUNG KAITANNYA TERHADAP PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKTUR DAN KARYAWAN (DIRECTOR AND OFFICER LIABILITY), 07 (PDF)
89 PERUMUSAN LOCUS DAN TEMPUS DELICTI SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT / CREDIT CARD FRAUD (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta), 08 (PDF)
90 ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ISTRI PERTAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 08 (PDF)
91 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KOTA SURAKARTA, 08 (PDF)
92 ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA, 08 (PDF)
93 STUDI PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN SISTEM PRA PERADILAN MENURUT KUHAP DENGAN SISTEM RECHT COMMISARIS MENURUT HUKUM ACARA PIDANA BELANDA (NETHERLANDS SV), 09 (PDF)
94 STUDI KOMPARASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KUHP DAN UU RI NO. 21 TAHUN 2007, 08 (PDF)
95 PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi Kasus Sengketa Antara Honda Karisma dan Tossa Krisma), 08 (PDF)
96 TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN WHITE AREA YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MENERTIBKAN REKLAME, 08 (PDF)
97 ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, 08 (PDF)
98 TANGGUNG JAWAB PROFESI NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA PARTIJ MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi di Kabupaten Sragen ), 08 (PDF)
99 TANGGUNG JAWAB PERDATA DOKTER DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM ISLAM KUSTATI, 08 (PDF)
100 TANGGAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD ) KOTA SURAKARTA PERIHAL TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH ( PP ) NOMOR 37 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD ), 08 (PDF)
101 PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN SUKOHARJO,08 (PDF)
102 PERLINDUNGAN PENGUNGSI ANAK TIMOR LESTE MENURUT KONVENSI HAK-HAK ANAK 20 NOPEMBER 1989 OLEH UNHCR (UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES) (SUATU TINJAUAN NORMATIF), 08 (PDF)
103 PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK JANDA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM, 09 (PDF)
104 UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo), 09 (PDF)
105 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM ASURANSI SYARIAH (STUDI DI PT ASURANSI TAKAFUL KANTOR CABANG PERWAKILAN SURAKARTA), 09 (PDF)
106 PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA IR. H. ABDULLAH PUTEH OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, 08 (PDF)
107 TINJAUAN YURIDIS LARANGAN KEPEMILIKAN SAHAM SILANG (SHARE CROSS OWNERSHIP) ANTAR PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, 08 (PDF)
108 KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 170 AYAT (2) KE-1 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (PENGEROYOKAN) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali) 08 (PDF)
109 STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERLAKUAN TAWANAN PERANG, 08 (PDF)
110 PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN PERKARA PERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sragen), 08 (PDF)
111 PELAKSANAAN PERJANJIAN OPERASI BEDAH CAESAR ANTARA PASIEN DENGAN PIHAK RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT UMUM ISLAM KUSTATI, 08 (PDF)
112 KAJIAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG DIANUT DALAM HUKUM PAJAK INDONESIA BEKENAAN DENGAN PAJAK PENGHASILAN (Analisis Yuridis Penghindaran Pajak Menurut Perjanjian Bilateral Indonesia-Amerika tentang Penghindaran Pajak Berganda), 08 (PDF)
113 RENCANA TATA KOTA DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN CITY WALK DI SURAKARTA, 08 (PDF)
114 TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) IBNU KHALDUN KABUPATEN PATI JAWA TENGAH, 09 (PDF)
115 DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA) 08 (PDF)
116 EKSISTENSI ASURANSI KREDIT SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF BAGI BANK DALAM MENGATASI RISIKO KREDIT MACET (Studi di Perusda BPR Bank Pasar Klaten), 08 (PDF)
117 PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA ( Studi Kasus di Poltabes Surakarta ), 08 (PDF)
118 KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR), 08 (PDF)
119 TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERDATA MANAJER INVESTASI KEPADA INVESTOR REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, 08 (PDF)
120 PROBLEMATIKA PENCATATAN KELAHIRAN BAGI WARGA NEGARA KETURUNAN TIONGHOA DAN ARAB DI SURAKARTA *STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SURAKARTA), 07 (PDF)
121 SINKRONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTNAG PERS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TNETANG HAK ASASI MANUSIA KAITANNYA DENGAN KEBEBASAN PERS BAGI WARTAWAN DAN MASYARAKAT (PDF)
122 ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP TERHADAP PERKARA PENEMBAKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo), 08 (PDF)
123 ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KEPUTUSAN DESA DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen), 08 (PDF)
124 ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DAN UPAYA HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM ( Sebuah Telaah Terhadap Putusan No.155/Pid.B/2006/PN.Bi ), 09 (PDF)
125 ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN, 07 (PDF)
126 ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN SENGAJA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pacitan), 08 (PDF)
127 ANALISIS TENTANG PEMERIKSAAN SIDIK JARI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN KOTA BESAR SURAKARTA), 08 (PDF)
128 ANALISIS TENTANG KASASI TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM ( Studi Kasus Korupsi di Kejaksaan Negeri Klaten ), 08 (PDF)
129 DASAR KUKUM OPERASIONAL DAN MANAJEMEN KOPERASI BERBASIS SYARIAH (Studi KOSPIN Syariah Karanganyar), 09 (PDF)
130 ANALISIS PENERAPAN YURISPRUDENSI SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA DILUAR DAKWAAN YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Perkara di Pengadilan Negeri Boyolali), 08 (PDF)
131 DASAR PERTIMBANGAN HAKIM JAKARTA UTARA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PERMOHONAN PENGHITUNGAN MASA PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA KEPABEAN DENGAN TERDAKWA NURDIN HALID, 08 (PDF)
132 EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2003 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA,07 (PDF)
133 EKSISTENSI MINIMARKET WARALABA DALAM PERSAINGAN USAHA DI PASAR RITEL BERDASAR UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI SURAKARTA, 07 (PDF)
134 IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH WAL IJARAH AL-MUNTAHIA BIT-TAMLIK DALAM PRODUK KONGSI PEMILIKAN RUMAH SYARIAH (KPRS) PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SOLO 08 (PDF)
135 IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLTABES SURAKARTA), 07 (PDF)
136 IMPLEMENTASI PASAL 138 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK (Studi Di Kejaksaan Negeri Nganjuk), 08 (PDF)
137 IMPLEMENTASI PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta), 08 (PDF)
138 IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA DI POLRES SUKOHARJO, 08 (PDF)
139 KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MODAL BERMASALAH (Studi Kasus pada PT. Sarana Surakarta Ventura), 08 (PDF)
140 KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA GUGAT CERAI DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK BERPINDAH AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KLATEN), 08 (PDF)
141 KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET(ELECTRONIC COMMERCE) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN, 08 (PDF)
142 PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KAITANNYA DENGAN PASAL 22 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI DI KOTA SURAKARTA), 07 (PDF)
143 PELAKSANAAN LELANG UMUM (TENDER) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BATANG, 08 (PDF)
144 PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN BERKAITAN DENGAN MASALAH PENAHANAN BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI, 08 (PDF)
145 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ALAT PEMADAM API RINGAN OLEH KANTOR PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN, 08 (PDF)
146 PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL, 08 (PDF)
147 TINJAUAN TENTANG ALAT-ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 08 (PDF)
148 TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENILAIAN PENERAPAN HUKUM OLEH JUDEX FACTI SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN KASASI OLEH HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BANK MANDIRI DENGAN TERDAKWA E.C.W NELOE, 09 (PDF)
149 TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPAT SEMENTARA) DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH BESERTA AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo), 08 (PDF)
150 STUDI TENTANG PENERAPAN SYARAT FORMIL DAN MATERIIL SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA DINYATAKAN OBSCUUR LIBEL OLEH HAKIM (STUDI KASUS PADA PERKARA PIDANA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA ABDULLAH PUTEH), 08 (PDF)
151 PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROON GETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO), 08 (PDF)
152 PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK OLEH PANTI ASUHAN WIDYA KASIH BOYOLALI BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA 08 (PDF)
153 PENGGUNAAN BENTUK SURAT DAKWAAN KOMBINASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta), 08 (PDF)
154 PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA CAROK MASSAL DI WILAYAH HUKUM POLWIL MADURA, 08 (PDF)
155 IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PENANGGUNGAN DI PT. BNI (PERSERO) Tbk CABANG SURAKARTA, 08 (PDF)
156 KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANTUL DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL-USUL PERNIKAHAN 08 (PDF)
157 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HOTEL UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI SURAKARTA, 08 (PDF)
158 KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAB HAKIM DALAM TINDAKA PIDANA PENCURIAN TANAMAN JENIS ANTHURIUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR) (PDF)
159 KOMPARASI PERAN PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK POLISI MILITER DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PASAL 170 KUHP TERHADAP SIPIL DAN MILITER ( Studi kasus di Poltabes Surakarta dan Denpom Surakarta), 08 (PDF)
160 PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TKI PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Studi Kasus di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Yogyakarta), 08 (PDF)
161 PERANAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KABUPATEN SUKOHARJO, 08 (PDF)
162 PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI DARI KEKERASAN SUAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM ISLAM, 07 (PDF)
163 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SECARA OUTSOURCING ANTARA PT PLN (PERSERO) DENGAN PT RADITE KASIH JULUNG KEMBANG DI KOTA SURAKARTA, 07 (PDF)
164 PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN UU KEIMIGRASIAN OLEH PPNS KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS DI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI), 07 (PDF)
165 TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERAPAN PRODUKSI BERSIH DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PADA INDUSTRI KECIL MENENGAH BATIK DI KAMPOENG BATIK LAWEYAN SURAKARTA, 08 (PDF)
166 PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PRAKTEK OUTSOURCING DI SURAKARTA (STUDI DI DINAS TENAGA KERJA SURAKARTA),08 (PDF)
167 ANALISIS PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PENGADILAN NEGERI GIANYAR DALAM PERKARA SUMPAH PALSU DAN PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN, 09 (PDF)
168 ANALISIS DASAR PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN NEGERI RANTAU DENGAN ACARA PEMERIKSAAN CEPAT DAN PERTIMBANGAN HUKUMANNYA OLEH MAHKAMAH AGUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 12 K/Pid/2003) (PDF)
169 KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta), 08 (PDF)
170 KAJIAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA DALAM RANGKA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL (SUATU TINJAUAN KRITIS TERHADAP SINKRONISASI PRODUK PERUNDANGAN ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG WARALABA DAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 250/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA) (PDF)
171 KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA (PDF)
172 TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN NIAGA DI RADIO PTPN FM SOLO, 07 (PDF)
173 TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PERNYATAAN PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGEDARKAN PSIKOTROPIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta), 08 (PDF)
174 IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA MENGENAI PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP LAGU DAN MUSIK OLEH PENGGUNA KOMERSIAL DI HOTEL SURAKARTA (PDF)
175 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1202 K/Pid/2005 TENTANG PERMOHONAN KASASI OLEH TERDAKWA WINAI NAKPRASIT DAN SAWONG TIECTAKUN DALAM PERKARA ILLEGAL FISHING (Ms. Word)
176 TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERMINTAAN REHABILITASI DAN GANTI KERUGIAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) (PDF)
177 PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS NON LITIGASI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA CABANG SURAKARTA” (PDF)
178 IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA (PDF)
179 TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERMINTAAN REHABILITASI DAN GANTI KERUGIAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENINJAUAN EMBALI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) (Ms. Word)
180 PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA, 08 (PDF)
181 ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI WONOSOBO TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN OLEH MANTAN BUPATI WONOSOBO, 09 (PDF)
182 IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI), 09 (PDF)
183 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SECARA OUTSOURCING ANTARA PT PLN (PERSERO) DENGAN PT. MUSDIPA INTI SEJAHTERA DI KABUPATEN WONOGIRI, 09 (PDF)
184 TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN ELECTORAL THRESHOLD DAN PARLIAMENTARY THRESHOLD MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, 09 (PDF)
185 ANALISIS STATUS DAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 09 (PDF)
186 KAJIAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN, 09 (PDF)
187 TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR ( Studi kasus di Pengadilan Negeri Klaten), 09 (PDF)
188 TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. ASURANSI JASA INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT ( Studi Kasus di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta ), 08 (PDF)
189 STUDI KOMPARASI TENTANG PENGATURAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER) DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA, 08 (PDF)
190 PELAKSANAAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN, 09 (PDF)
191 IMPLIKASI ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP KELANJUTAN PEMBANGUNAN PUSAT INFORMASI MAJAPAHIT (PIM) DI MOJOKERTO, 09 (PDF)
192 KEKUATAN PEMBUKTIAN AUDIT INVESTIGASI OLEH BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SEBAGAI KETERANGAN AHLI TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KORUPSI PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA), 09 (PDF)
193 ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP TERDAKWA MARTHEN RENOUW DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BIDANG KEHUTANAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAYAPURA, 09 (PDF)
194 TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DIGITAL SIGNATURE DALAM SENGKETA PERDATA DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, 09 (PDF)
195 PELAKSANAAN PROGRAM ”ZERO STREET CRIME” SEBAGAI USAHA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA KEDIRI, 09 (PDF)
196 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN KETENTUAN UPAH MINIMUM KOTA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA No.361/Pid.B/2007/PN.SKA) 09 (PDF)
197 DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH ANGGOTA TNI (studi kasus di Pengadilan Militer II – 11 Yogyakarta),09 (PDF)
198 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH PEREMPUAN DI CV TRIAS ADHICITRA SUKOHARJO 09 (PDF)
199 PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMUNGUTAN BIAYA PERKARA DITINJAU DARI ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI, 09 (PDF)
200 TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN DENGAN ADANYA AKTA ARBITRASE (Studi Putusan Kasus PT. Environmental Network Indonesia dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation), 09 (PDF)
201 PELAKSANAAN PERJANJIAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) ANTARA PIHAK RUMAH SAKIT DENGAN PASIEN MELAHIRKAN DI BAGIAN KAMAR BERSALIN RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA, 09 (PDF)
202 PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARTAWAN ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL, 09 (PDF)
203 IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI SURAKARTA, 09 (PDF)
204 PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SEORANG AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA, 09 (PDF)
205 KAJIAN YURIDIS PEROLEHAN HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA MELALUIPERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA ANTARA PEDAGANG DENGAN BANK DI PASAR PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA, 09 (PDF)
206 PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILLEGAL OLEH KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA (STUDI EMPIRIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12/DARURAT/1951), 09 (PDF)
207 PELAKSANAAN PEMBUKAAN REKENING NASABAH BANK OLEH PENYIDIK GUNA KEPENTINGAN PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO), 09 (PDF)
208 KEDUDUKAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 1987 TENTANG WALI HAKIM (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.), 09 (PDF)
209 ANALISIS DASAR PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI PUTUSAN MA NO. 15 K/ PID.SUS/2007), 09 (PDF)
210 PERANAN KURATOR DALAM PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, 09 (PDF)
211 KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT, 08 (PDF)
212 PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL, 09 (PDF)
213 HAMBATAN DAN SOLUSI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT DALAM BENTUK BEASISWA (STUDI KASUS DI BADAN AMIL ZAKAT KLATEN), 08 (PDF)
214 PELAKSANAAN IJIN POLIGAMI BERDASARKAN HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA ), 08 (PDF)
215 TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR, 08 (PDF)
216 IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/21/PBI/2003 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SURAKARTA, 08 (PDF)
217 ANALISIS HUKUM TERHADAP MONEY LAUNDERING DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN RAHASIA BANK PADA PERBANKAN INDONESIA, 08 (PDF)
218 PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KASUS ILLEGAL LOGGING DALAM RANGKA MELESTARIKAN FUNGSI LINGKUNGAN DI KABUPATEN SRAGEN, 08 (PDF)
219 PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 08 (PDF)
220 PROSES PENYIDIKAN TERHADAP KEJAHATAN KARTU KREDIT OLEH POLRES SLEMAN YOGYAKARTA, 08 (PDF)
221 PENERAPAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO.585/MEN.KES/PER/IX/1989 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONSENT) PADA PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA, 08 (PDF)
222 STUDI PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA, 08 (PDF)
223 PELAKSANAAN LELANG PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNG SAPON DENGAN DANA JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE (JBIC ODA) LOANS ( Studi Kasus Di Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Irigasi Andalan Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta ), 08 (PDF)
224 TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG SEBAGAI DASAR HUKUM BAGI PERBANKAN DALAM MENGEMBANGKAN PEMBIAYAAN RETAIL BERBASIS RESI GUDANG DI INDONESIA, 08 (PDF)
225 PELAKSANAAN PENGAWASAN MAKANAN YANG BEREDAR PADA KONSUMEN OLEH DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA (STUDI PELAKSANAAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) 08 (PDF)
226 PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO 08 (PDF)
227 PENERAPAN KETENTUAN PASAL 64 KUHP TENTANG PERBUATAN BERLANJUT OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 08 (PDF)
228 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MARTABAT HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM HAL TERJADI CONTEMPT OF COURT DALAM PROSES PERADILAN, 08 (PDF)
229 PELAYANAN PUBLIK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) KABUPATEN SRAGEN ( Tinjauan Yuridis Penerapan One Stop Service Di Badan Pelayanan Terpadu ( BPT ) Sragen ), 08 (PDF)
230 PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TKI PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Studi Kasus di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Yogyakarta), 08 (PDF)
231 TINJAUAN TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BERUPA DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI BLBI PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) ANTARA BANK BALI DAN BDNI, 08 (PDF)
232 KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo ), 08 (PDF)
233 ANALISIS PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER, 08 (PDF)
234 PENYELENGGARAAN SENI PERTUNJUKAN TEATER SEBAGAI EKSPRESI HAK SENI DAN BUDAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA MENURUT UNDANG UNDANG DASAR 1945, 08 (PDF)
235 STUDI KOMPARASI SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM, 08 (PDF)
236 PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DENGAN PELAKU ANAK-ANAK OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLTABES SURAKARTA, 08 (PDF)
237 PELAKSANAAN PENUNTUTAN OLEH ODITUR MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI ( STUDI KASUS DI ODITURAT MILITER II-11 YOGYAKARTA ), 08 (PDF)
238 TANGGUNG JAWAB HUKUM PEDAGANG PERANTARA SEPEDA MOTOR TERHADAP PIHAK PEMBELI DAN PENJUAL ( Studi pada Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta ) 08 (PDF)
239 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KARTU KREDIT DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE, 08 (PDF)
240 PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA DI ASSALAAM HIPERMARKET SOLO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08 (PDF)
241 PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARAKEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DI JALAN RAYA. ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 08 (PDF)
242 KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR MENURUT KUHP DAN UU NO.14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 08 (PDF)
243 IMPLIKASI PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 9 TAHUN 2006 SETELAH RATIFIKASI TRAKTAT NON-PROLIFERASI SENJATA-SENJATA NUKLIR (NPT), 08 (PDF)
244 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEKOLAH DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA SELATAN, 08 (PDF)
245 ANALISIS TERHADAP ELECTORAL THRESHOLD (ET) DAN PARLIAMENTARY THRESHOLD (PT) SEBAGAI UPAYA PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, 09 (PDF)
246 PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 115 KUHAP), 08 (PDF)
247 PELAKSANAAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA DALAM PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA, 08 (PDF)
248 PERUBAHAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENETAPAN AHLI WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA ( STUDI TENTANG PENETAPAN AHLI WARIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 22/PDT.P/2007/PA.SKA DAN NOMOR: 11/PPPHP/2004/PA.SKA), 08 (PDF)
249 PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2002 - 2006, 08 (PDF)
250 ANALISIS KREDIT SINDIKASI DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK ( Studi Kasus di PT. BNI (Persero) Tbk ) 08 (PDF)
251 PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA IR. H. ABDULLAH PUTEH OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, 08 (PDF)
252 PERKEMBANGAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PADA KUHAP DAN UNDANG-UNDANG KHUSUS DI INDONESIA, 08 (PDF)
253 PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA JIWOWETAN, KECAMATAN WEDI, KABUPATEN KLATEN, 08 (PDF)
254 DASAR PERTIMBANGAN HAKIM JAKARTA UTARA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PERMOHONAN PENGHITUNGAN MASA PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA KEPABEAN DENGAN TERDAKWA NURDIN HALID, 08 (PDF)
255 ASPEK HUKUM HUBUNGAN ANTARA DOKTER DENGAN RUMAH SAKIT DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK DI RUMAH SAKIT DR. MOEWARDI SURAKARTA, 08 (PDF)
256 STUDI KOMPARASI TENTANG PENGATURAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER) DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA, 08 (PDF)
257 PERANAN SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA), 06 (PDF)
258 ASAS PENDAFTARAN TANAH DALAM SERTIFIKASI MASSAL ATAS TANAH NEGARA MELALUI PROYEK OPERASIONAL NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KELURAHAN KETELAN SURAKARTA, 08 (PDF)
259 REALISASI TANGGUNG JAWAB PERDATA PENGANGKUT UDARA TERHADAP PENUMPANG PENERBANGAN DOMESTIK PADA PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) 08 (PDF)
260 STUDI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMJATUHKAN PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA, 09 (PDF)
261 PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN KORBAN ANAK-ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi), 08 (PDF)
262 PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA CAROK MASSAL DI WILAYAH HUKUM POLWIL MADURA, 08 (PDF)
263 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT. INDATEX KARANGANYAR, 08 (PDF)
264 LEGALITAS KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, 08 (PDF)
265 PENGATURAN ASAS CONTANTE JUSTITIE (ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN) DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA, 08 (PDF)
266 TANGGUNG JAWAB HUKUM PEDAGANG PERANTARA SEPEDA MOTOR TERHADAP PIHAK PEMBELI DAN PENJUAL ( Studi pada Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta ), 08 (PDF)
267 STUDI PERBANDINGAN HUKUM HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM, 08 (PDF)
268 PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG, 08 (PDF)
269 PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA ( Studi di desa Danupayan kecamatan Bulu kabupaten Temanggung ), 08 (PDF)
270 KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN “SURAT PANGGILAN GHOIB” YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR, 08 (PDF)
271 TANGGUNG JAWAB HUKUM PEDAGANG PERANTARA SEPEDA MOTOR TERHADAP PIHAK PEMBELI DAN PENJUAL ( Studi pada Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta ), 08 (PDF)
272 PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PAJAK REKLAME (Studi Kasus Di Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen), 08 (PDF)
273 PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES NGAWI) (PDF)
274 TANGGUNG JAWAB PERDATA PENULIS SURAT PEMBACA DALAM HAL MENIMBULKAN KERUGIAN PIHAK LAIN (Studi Kasus Perkara Nomor : 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT), 09 (PDF)
275 KAJIAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 09 (PDF)
276 IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI SECARA SYARIAH DI BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH SURAKARTA, 09 (PDF)
277 PELAKSANAAN PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II,08 (PDF)
278 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HOTEL UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI SURAKARTA, 08 (PDF)
279 TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERKARA PENADAHAN MOBIL (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 09 (PDF)
280 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LARANGAN MENGIKUTI SELEKSI CPNS BAGI GURU DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PPMI ASSALAAM SUKOHARJO, 09 (PDF)
281 PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA SEBAGAI UPAYA TEGAKNYA KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, 06 (PDF)
282 PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PORNOGRAFI DI INTERNET (CYBERPORN) SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA, 09 (PDF)
283 PENGGUNAAN LAYANAN PHONE BANKING BAGI NASABAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN, 06 (PDF)
284 ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM PERJANJIAN KOTA BERSAUDARA (SISTER CITY) ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KOTA MONTANA REPUBLIK BULGARIA, 09 (PDF)
285 IMPLIKASI SISTEM PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA, 09 (PDF)
286 TINJAUAN KONSEP BISNIS WARALABA (FRANCHISE) BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM ISLAM, 09 (PDF)
287 KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL TELEPON SEBAGAI SARANA FASILITAS UMUM (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 187/Pid. B/2008/PN. Kray. di Pengadilan Negeri Karanganyar), 09 (PDF)
288 ANALISIS LEGALITAS TINDAKAN PENCABUTAN KEMBALI SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANPA MELALUI PROSES PRAPERADILAN (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Denpasar), 09 (PDF)
289 PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA DI DESA GOGOL, KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO,06 (PDF)
290 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK DI WILAYAH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 09 (PDF)
291 ANALISIS PUTUSAN BEBAS HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM PERKARA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA ( STUDI PUTUSAN HAKIM NOMER : 368 / Pid. B / 2008 / PN Ska ), 09 (PDF)
292 PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KAMPUNG CLOLO KELURAHAN KADIPIRO OLEH KANTOR PERTANAHAN SURAKARTA, 09 (PDF)
293 PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA,05 (PDF)
294 ANALISIS KEDUDUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA, 09 (PDF)
295 KONSTRUKSI SOSIAL ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Kajian Psikologi Kejahatan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Sragen), 09 (PDF)
296 KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT NGEMPLAK SURAKARTA, 09 (PDF)
297 IMPLEMETASI PASAL 144 KUHAP TENTANG PERUBAHAN SURAT DAKWAAN PASCA PELIMPAHAN BERKAS PERKARA KE PENGADILAN ( Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo ), 09 (PDF)
298 PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN (PDF)
299 TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN KASASI KEJAKSAAN AGUNG RI TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA PELANGGARAN HAM DI ABEPURA PAPUA DENGAN TERDAKWA BRIGJEN POL.DRS. JOHNY WAINAL USMAN (PDF)
300 TINJAUAN TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO (PDF)
301 TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP FENOMENA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARAT KEPOLISIAN DI INDONESIA ( STUDI KASUS UMI MAKASAR ) (PDF)
302 STUDI TENTANG PERLAWANAN PEMBATALAN LELANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN PADA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (PDF)
303 PERLAWANAN TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL (EXECUTORIAL BESLAG) OLEH PIHAK KETIGA DI PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO) (PDF)
304 ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NON-BUDGETTER (PDF)
305 BENTUK DAN SUSUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,04 (PDF)
306 IMPLEMENTASI AGREEMENT ON TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES (PERSETUJUAN TENTANG KEBIJAKAN INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN PERDAGANGAN) OLEH PEMERINTAH INDONESIA (PDF)
307 PELAKSANAAN PRAPERADILAN YANG DIMOHONKAN PIHAK KETIGA TERHADAP DUGAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO) (PDF)
308 PERANAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KARANGANYAR (PDF)
309 PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DALAM KUHP DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PDF)

Tidak ada komentar: