SKRIPSI HUKUM [IDTESIS SOFT-04/SKRIPSI-PDF/KODE SO.05]

1 PENGARUH PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEWENANGAN BANK INDONESIA DI BIDANG PENGAWASAN PERBANKAN,08
2 TINDAKAN PLAGIARISME DALAM TAYANGAN TELEVISI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA,09
3 GUGATAN GANTI RUGI ATAS KORBAN PENGGUSURAN OLEH PEMERINTAH ATAS DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH),09
4 HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DAN PERMASALAHAN DALAM POLIS ASURANSI JIWA BERINVESTASI "KADO", 08
5 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA NOMOR 19/KPPU-L/2007 TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 BERKAITAN DENGAN PERSOKONGKOLAN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI KEGIATAN USAHA PESAINGNYA YANG DILAKUKAN OLEH EMI SOUTH EAST ASIA, 09
6 ANALISIS YUTIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN : STUDI PERJANJIAN KREDIT PT.BANK X,08
7 PENGAWASAN DALAM PENCIPTAAN PEMILU YANG LANGSUNG UMUM BEBAS RAHASIA JUJUR DAN ADIL,09
8 IMPLEMENTASI DAFTAR NEGATIF INVESTASI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK: STUDI PADA PT. INDOSAT TBK - QTEL, 09
9 PEMBATALAN PERJANJIAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM, 08
10 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI DERIVATIF,09
11 ANALSIS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK Y,09
12 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN OBAT-OBATAN ATAS INFORMASI OBAT YANG BEREDAR LUAS DI PASARAN DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN: STUDI KASUS TIGA MEREK OBAT PENGHILANG GEJALA FLU, 08
13 ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DI INDONESIA STUDI KASUS PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO),09
14 PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG INDUSTRI SEMEN: STUDI MENGENAI 'PUT OPTION' SAHAM PT. SEMEN GRESIK DAN KEINGINAN 'SPIN OFF' ANAK-ANAK PERUSAHAAN, 09
15 ANALISIS TERHADAP WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENJAMIN EMISI EFEK DALAM PROSES PENAWARAN UMU (INITIAL PUBLIC OFFIRING/IPO) (STUDI KASUS PROSES PENAWARAN UMUM PERDANA PADA PT. WAHANAARTHA HARSAKA Tbk.),09
16 PERBEDAAN PROSES PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK SEBELUM DAN SESUDAH PERMA NO.1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERAHADAP PUTUSAN BPSK, 09
17 PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA AGUNG, 08
18 KEDAULATAN RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI KASUS: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA), 08
19 PENUNDAAN EKSEKUSI DENGAN ALASAN ADANYA PERKARA LAIN YANG SALING BERKAITAN DAN PUTUSAN PERKARA TERSEBUT BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP, 09
20 PEMERIKSAAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PEMENUHAN HAK-HAK WARGA NEGARA,09
21 ANALISIS YURIDIS PENGATURAN KEWAJIBAN MEMBERIKAN LAHAN DAN PEMBATASAN HARGA DI DALAM PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PERPASARAN SWASTA DI DKI JAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTRK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT,09
22 DUGAAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN OLIGOPOLI PADA PENYELENGGARAAN KEDELAI IMPOR, 08
23 PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 258/Pdt.G/2008/PA.JT DAN NOMOR 02/Pdt.P/2007/PA.JT,09
24 DUGAAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM JASA PELAYANAN TAKSI DI BATAM, 09
25 ANALISIS MENGENAI PENGARUH KENDALA PENGADAAN TANAH TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI: ANALISA KASUS PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL CINERE-JAGORAWI OLEH PT.X ,09
26 PERIZINAN PENANAMAN MODAL: STUDI DI PRVINSI DKI JAKARTA, 09
27 PENYALAHGUNAAN SHORT SELLING DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN EFEK, ANALISIS KASUS : THE BLACKSTONE GROUP DAN ADS CORP. MELAWAN PAUL BERLINER, 09
28 AKUISISI PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR TERHADAP PT.INDOMARCO ADI PRIMA SEBAGAI DISTRIBUTOR MAKANAN OLAHAN DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA, 09
29 TINJAUAN HUKUM INDIKASI TERJADINYA INSIDER TRADING PADA KASUS ISE HOLDINGS AND BUSINESS PARTNERS DI AMERIKA SERIKAT DIKAITKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM INSIDER TRADING DI INDONESIA, 08
30 PENETAPAN PKPU YANG MENGAKIBATKAN PERMOHONAN KASAI OLEH KREDITOR LAIN ATAS PT. ARGO PANTES Tbk., 08
31 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMANFAAT JASA PENGOBATAN TRADISIONAL (STUDI KASUS : KELALAIAN PELAKU USAHA PEMBESARAN ALAT VITAL PRIA DI MENTENG), 09
32 ANALISIS PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER) OLEH PERUSAHAAN EFEK DI INDONESIA DALAM STUDI KASUS TRANSAKSI SAHAM PT. SUGI SUMAPERSADA Tbk DAN PT ARONA BINASEJATI Tbk,09
33 PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DENGAN AGUNAN BERUPAN TANAH (STUDI KASUS BANK X), 09
34 ANALISA YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KETENTUAN SUNSET POLICY BERDASARKAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007,09
35 DOKUMEN SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM USAHA ASURANSI JIWA,08
36 PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG,09
37 PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) YANG DILAKUKAN OLEH WARGA MASYARAKAT DI INDONESIA, 09
38 ANALISIS YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN WARALABA MENURUT PP NO. 42 TAHUN 2007 MENGENAI WARALABA (STUDI PADA PT.X DAN PT.CAHAYA HATINDO), 09
39 PENARIKAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 09
40 ANALISIS ASPEK LEGALITAS TRANSAKSI EFEK SHORT-SELLING PADA MASA KRISIS KEUANGAN (STUDI KASUS: PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN BURSA EFEK INDONESIA TANGGAL 8-10 OKTOBER 2008 DISEBABKAN PENURUNAN HARGA SECARA TAJAM TERKAIT INDIKASI SHORT-SELLING),09
41 PEREDARAN PRODUK PERMEN IMPOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS: PEREDARAN PRODUK PERMEN WHITE RABBIT),09
42 ANALISIS TERHADAP WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN EMISI EFEK DALAM PROSES PENAWARAN UMUM (INITIAL PUBLIC OFFERING/IPO) (STUDI KASUS PROSES PENAWARAN UMUM PERDANA PADA PT. WAHANAARTHA HARSAKA Tbk. ), 09
43 TERTANGKAP TANGAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (STUDI KASUS: ANALISA PUTUSAN PRAPERADILAN NO. 06/Pid/Prap/2008/PN Jkt-Sel TENTANG PENANGKAPAN DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN ATAS AL AMIN NASUTION OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI),09
44 TUGAS BANK INDONESIA UNTUK MENGATUR DAN MENGAWASI PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR),09
45 MERGER BANK CIMB NIAGA DENGAN BANK LIPPO SEBAGAI DAMPAK PENERAPAN SINGLE PRESENCE POLICY DI INDONESIA, 08
46 DUGAAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN - PERUSAHAAN FARMASI DI INDONESIA DALAM PENETAPAN HARGA OBAT GENETIK,08
47 PENERAPAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAD DALAM PUTUSAN HAKIN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (STUDI KASUS: PUTUSAN PERKARA PERDATA REGISTER NOMOR:89/PDT.G/2005/PN.TNG.), 09
48 PELAKSANAAN KEBIJAKAN LAYANAN SYARIAH (OFFICE CHANNERLING) PADA BTN UNIT USAHA SYARIAH (UUS), 09
49 PENCATATAN SAHAM LEWAT BELAKANG (BACKDOOR LISTING) DENGAN CARA MELAKUKAN AKUISISI (STUDI KASUS: AKUISISI) PT FATRAPOLINDONUSA INDUSTRI TBK. OLEH TITAN INTERNATIONAL CORP.SDN.BHD), 08
50 PEMANGGILAN PIHAK PENGADILAN TERHADAP TERGUGAH TERKAIT LAHIRNYA PUTUSAN VERSTEK: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI No. 258/Pdt.G/2005.PN.Jak-Sel,09
51 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI SALAH SATU SARANA UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (PUBLIC CONFIDENCE) DALAM MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN, 09
52 HUKUM YANG HIDUP (LIVING LAW) DALAM MASYARAKAT LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI SWASTA DALAM KAITAN DENGAN PENGGUNAAN FREKUENSI TELEVISI, 09
53 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK ATAS PEMADAMAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO) DITINJAU DARU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08
54 ANALISA YURIDIS KEGAGALAN RESTRUKTURISASI KREDIT BANK: STUDI KASUSPT.X, 09
55 ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA INTERNET PT. FIRST MEDIA, TBK, 08
56 ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PAILIT P.T. ADAM SKYCONNECTION AIRLINES NOMOR: 26/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST,09
57 METODE REASURANSI QUOTA SHARE TREATY DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN, 09
58 PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG TELEKOMUNIKASI: Studi Tentang Investasi Qatar Telecom (Qtel) di Indonesia, 09
59 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA KEPELABUHANAN UNTUK KAPAL DALAM JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS: PENGENAAN PPN KEPADA PT.TPS), 08
60 PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DIKAITKAN DENGAN FUNGSI BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH SEBAGAI MEDIATOR (STUDI KASUS: MEDIASI ANTARA WARGA DESA GIRIASIH KEC. BATUJAJAR KAB. BANDUNG BARAT DENGAN PT. CENTRAL TEXINDO PT.CENTRAL MULYA CITANITINDO, DAN PT.SINAR MAKIN MULYA2, TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH SISA PROSES PRODUKSI YANG DIBUANG KE SUNGAI CIPEUSING),09
61 PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, 09
62 TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB NAHKODA DALAM PENGANGKUTAN BARANG,08
63 KEMERDEKAAN NEGARA KOSOVO DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL, 08
64 EKSEPSI TERHADAP GUGATAN YANG BERSIFAT PREMATUR DALAM HUKUM ACARA PERDATA (STUDI KASUS: GUGATAN CITIZEN LAWSUIT GERAKAN RAKYAT PENYELMAT BLOK CEPU), 09
65 ANALISIS KEMUNGKINAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INTERKONEKSI ANTARA PT TELEKOMUNIKASI SELULER DAN PT. NATRINDO TELEPON SELULER, 08
66 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU SEBAGAI SATU PERJANJIAN DILIHAT DARI SISI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UUPK (Studi Kasus: Pembataan Klausula Baku pada Tiket Maskapai Lion Air oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), 09
67 STATUS PERSONAL SPV DALAM KASUS PENERBITAN SURAT UTANG PIUTANG PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk. (PUTUSAN PENGADILAN BENGKALIS NOMOR 05/0DT.G/2003/PN.BKS),08
68 PERANAN KANTOR PERWAKILAN INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA WANITA, 08
69 LEGALITAS STANDING DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN KETIADAAN NORMA DALAM PERKARA PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DI MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 10/PUU-VI/2008, 09
70 KETERBUKAAN INFORMASI PELAKSANAAN PENAWARAN UMUM OLEH CALON EMITEN DI TENGAH MASALAH PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA ANAK PERUSAHAAN : STUDI KASUS PENAWARAN UMUM P.T. BAYAN RESOURCES, Tbk., 09
71 GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENJUALAN TANKER VLCC PERTAMINA, 09
72 KAJIAN TERHADAP POSISI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1958, 08
73 ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENAMBAHAN FASILITAS KREDIT (rEFINANCING) SEBAGAI ADDENDUM PERJANJUAN KREDIT MODAL KERJA, 09
74 PRAKTIS IMPOR PARALEL DI INDONESIA DINTAU DARI HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG MEREK, STUDI KASUS PT. MODERN PHOTO TBK DAN PT. INTERNATIONAL PHOTOGRAPHIC SUPPLIES/PD. STAR PHOTOGRAPHIC SUPPLIES, 08
75 PENITIPAN KOLEKTIF PADA PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN SISTEM PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT (SCRIPLESS TRADING), 08
76 TANGGUNG JAWAB PERDATA BIDAN DALAM PERTOLONGAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT (STUDI KASUS MESDIWANDA SITEPU MELAWAN BIDAN HERAWATI, RUMAH SAKIT PASAR REBO, DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA), 09
77 KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) DITINJAU DARI HUKUM KEKELUARGAAN ISLAM,09
78 PENGGUNAAN PASAL INKONSTITUSIONAL DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1411/PID.B/2006/JKT.PST), 09
79 ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBONCENGAN KETENARAN MEREK ASING TERKENAL UNTUK BARANG YANG TIDAK SEJENIS (KASUS MEREK INTEL CORPORATION LAWAN INTEL JEANS), 09
80 UNIFIKASI KEBIASAAN (CUSTOM) INTERNASIONAL MENGENAI DOCUMENTARY CREDIT DI DALAM UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTERY CREDIT 600 TAHUN 2007, 09
81 RESTRUKTURISASI UTANG DENGAN POLA KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM (DEBT EQUITY SWAP) STUDI KASUS PKPU PT ARGO PANTES Tbk. DAN PT SEKAR LAUT TBK,09
82 EKSISTENSI WEWENANG PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PADA LEMBAGA KEJAKSAAN RI DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI, 09
83 KEWAJIBGAN DIVESTASI PADA PENANAMAN ASING DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM (Studi Kasus Perjanjian Kontrak Karya Antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia), 08
84 LEMBAGA HAKIM KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI PRAPERADILAN DALAM RUU KUHP (SUATU PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA), 09
85 TINJAUAN TERHADAP HARTA BERSAMA (SYIRKAH) SUAMI ISTERI DALAM HAL PERMOHONAN SITA MARITAL (MARITALE BESLAAG) BERDASARKAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PERKARA NO. 549/Pdt.G/2007/IPA. JP), 09
86 GUGATAN INTERVENSI DALAM PERKARA KEBERATAN DI PENGADILAN NEGERI ATAS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN NEGERI ATAS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, 08
87 PELAKSANAAN PASAL 46 (1) UU NO.30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEJABAT BANK INDONESIA (STUDI KASUS ATAS NAMA TERSANGKA BURHANUDDIN ABDULLAH), 09
88 PATOKAN PEMINDANAAN PUTUSAN HAKIM SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK KEADILAN, 09
89 PENUNDAAN PELAKSAAN KEPUTUSAN TENDER DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PTUN JAKARTA (STUDI KASUS: PUTUSAN NO. 167/G/2007/PTUN.JKT), 09
90 WANPRESTASI DALAM PERJAJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN BANGUNAN/JASA (STUDI KASUS PERJANJIAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN DI MERAUKE),09
91 SYARAT-SYARAT PEMBERIAN KUASA DITINJAU DARI SEGI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (STUDI KASUS NO. 316/PDT.G/PN.JKT. PST ANTARA PT. MANGGALA DWI LESTARI DENGAN PT. ASURANSI PRIMA PERKASA INTERNASIONAL), 09
92 PEMERINGKATAN EFEK TERHADAP REKSADANA PENDAPATAN TETAP, 08
93 PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MENGGUNAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TAHUN 2003 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT (Studi Kasus Put.PN.Jkt.Pst: No. 1180/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst) a.n Terdakwa CAPT. TARCISIUS WALLA alias CAPT.WALLA, 09
94 AKUISISI BANK LOKAL OLEH BADAN HUKUM ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN (STUDI KASUS: AKUSISI BANK EKONOMI OLEH HSBC), 08
95 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DI DAERAH KEGIATAN PENYIMPANAN MINYAK BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL,09
96 PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA KETENAGAAN LISTRIK : STUDI KASUS PENERAPAN TARIF DASAR LISTRIK (TDL) OLEH PT. PLN (PERSERO), 09
97 PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERKAIT DENGAN PENERBITAN PROSPEKTUR PT. ADARO ENERGY TBK, 09
98 ASPEK HUKUM PERIKATAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (STUDI KASUS: KOSPON JASA), 09
99 KESALAHAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP KASUS JAGUNG DI KEDIRI (STUDI TERHADAP PENERAPAN UU NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN UU NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN DALAM PUTUSAN PN KEDIRI NOMOR 515/PID.B/2005/PN.KDI), 09
100 TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL ATAS PUTUSAN PERKARA KEPAILITAN BADAN HUKUM ASING OLEH PENGADILAN NIAGA INDONESIA (STUDI KASUS: PUTUSAN MARI NO 033K/N/2006 jo. PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.16/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT PST DAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 03/PAILIT PN.NIAGA.JKT.PST.),08
101 UAPAYA HUKUM STATUS BURUH SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS PADA PAILIT PT. SINDOLL PRATAMA DI MAHKAMAH KONSTITUSI, 09
102 ANALISIS PERJANJIAN KERJA JANGKA WAKTU TERTENTU TERHADAP KARYAWAN PADA PT GAPURA ANGKASA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, 09
103 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGATURAN LEMBAGA PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DAN HAK MEWARIS ANAK ANGKAT, 08
104 BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI KASUS PENGGELAPAN PAJAK OLEH PT.CRP), 09
105 MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN OLEH EMITEN YANG BERGERAK SEBAGAI PERUSAHAAN EFEK (ANALISIS KASUS PT. UNITED CAPITAL INDONESIA, Tbk), 09
106 TINJAUAN PERSAINGAN USAHA PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA INDUSTRI HILIR (STUDI KASUS PENUNJUKKAN LANGSUNG DAN LELANG PENYEDIAAN BBM BERSUBSIDI), 08
107 PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DI DALAM PELAKSANAAN INTERVENSI KEMANUSIAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI INTERNASIONAL DAN REGIONAL DI AFRIKA, 08
108 DUGAAN TERJADINYA PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM INDUSTRI CRUDE PALM OIL (CPO) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, 08
109 DUGAAN PRAKTEK KARTEL YANG DILAKUKAN OLEH PENYEDIA JASA TELEPON SELULER DALAM PENETAPAN TARIF SMS (sHORT MESSAGE SERVICE) DITINJAU DARI HUKUM PERSAIAN USAHA,08
110 ANALISIS PRODUCTION SHARING CONTRACT (PERBANDINGAN PRODUCTION SHARING CONTRACT VERSI TAHUN 2008 DENGAN VERSI SEBELUMNYA),08
111 PENYANGKALAN TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA NASIONAL ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 1484/Pdt.G/2007/PA.JS,09
112 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN SIRKIT SEWA (STUDI KASUS PERJANJIAN LEASED LINE ACCES SERVICE),09
113 ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENJATUHKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA TERHADAP PELAKU USAHA YANG TERBUKTI MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN TENDE, 09
114 TINJAUAN YUTIDIS JOINT VENTURE AGREEMENT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL, 09
115 SUNSET POLIVY PASAL 37A AYAT (2) UU NO.28 TAHUN 2007 SEBAGAI SALAH SATU UPAYA EKSTENSIFIKASI PAJAK UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA (STUDI KASUS : KPP PRATAMA PASAR MINGGU), 09
116 ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEBIJAKAN SYSTEM PAYMENT POINT ONLINE BANK OLEH PT.PLN (PERSERO) DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
117 ANALISA YURIDIS PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM TINDAK PIDANA YANG TERCAKUP DALAM BEBERAPA KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN (STUDI KASUS: TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAS NAMA YBB),08
118 UNIT USAHA STRATEGIS - STRATEGIC BUSINESS UNIT ("SBU") SEBAGAI ALRTERNATIF SUMBER PENDANAAN DI PERGURUAN TINGGI BHMN, 09
119 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMPLIKASI UUPT No. 40/2007 TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERSEROAN TERBATAS DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN, 09
120 LEGALISASI PERDAGANGAN HEWAN TERANCAM PUNAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL, 08
121 PARTICIPATING INTEREST DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DITINJAU DARI OTONOMI DAERAH (KEIKUTSERTAAN BUMD DALAM PARTICIPATING INTERST BLOK CEPU), 09
122 HAK ASUH ANAK YANG DIBERIKAN KEPADA AYAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 345/Pdt.G/2007/PA.Bks, NOMOR 878/Pdt.G/2005/PAJS DAN NOMOR 904 DAN NOMOR 904/Pdt.G/2007/PAJS),09
123 INFORMED CONSENT DOKTER SPESIALIS NEFROLOGI DENGAN PASIEN GAGAL GINJAL (Studi Kasus Instalasi Hemodialisis R.S. Pantai Indah Kapuk), 09
124 TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA: STUDI KASUS PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk. OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK), 08
125 ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PENGGUNA JASA TRANSPORTASI KERETA API DI WILAYAH JABODETABEK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
126 ANALISA HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG LEWAT LAUT (STUDI KASUS PERJANJIAN BONGKAR MUAT), 09
127 KARTU KREDIT SEBAGAI BAGIAN DARI KREDIT TANPA AGUNAN (DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIA), 09
128 ANALISIS PERBANDINGAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN NEW ZEALAND, 09
129 ASPEK-ASPEK HUKUM INTERNASIONAL PADA KERJA SAMA ASEAN DI BIDANG EKONOMI, 09
130 IMPLIKASI POTENSI PELAKSANAAN KOREKSI FISKAL ATAS PRAKTEK TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MULTINASIONAL SEHUBUNGAN DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) : ANALISIS HUKUM P3B ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT, 09
131 BENTUK PENGATURAN DAN PENERAPAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT PERSETUJUAN TRIPs DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL ASING DI PENGADILAN INDONESIA, 09
132 ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS PT SARIJAYA PERMANA SEKURITAS ATAS DUGAAN PENGGELAPAN REKENING EFEK NASABAH,09
133 ANALISIS PENGAMBILALIHAN PT INDOSAT TBK DARI ASIA MOBILE HOLDINGS PTE LTD KE QATAR TELECOM Q.S.C. DITINJAU DARI PERATURAN BIDANG PERSAINGAN USAHA DAN PASAR MODAL, 09
134 PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI TERHADAP SEBUAH OBYEK BARANG YANG DIIKAT OLEH EQUIPMENT LEASE AGREEMENT (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2831 K/PDT/1996), 09
135 PERTIMBANGAN HAKIM YANG BIAS RASIAL DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS NARKOTIKA DENGAN TERPINA WARGA NEGARA ASING - PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO 2152/PID.B/2003/PNJKT.PST), 09
136 PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA, 09
137 KEWENANGAN CATATANJ SIPIL MENCATATKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG MENDAPAT PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MENURUT PASAL 35 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, 09
138 ANALISIS TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK PADA TINDAK PIDANA SISTEM BUDIDAYA TANAMAN (STUDI KASUS: LAPORAN PT. BISI ATAS TUDUHAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PETANI JAGUNG DI KEDIRI, JAWA TIMUR), 09
139 ANALISA HUKUM MENGENAI PENAFSIRAN PERJANJIAN DAN DOKTRIN CONTRA PROFERENTEM DALAM SENGKETA AMBIGUITAS PERJANJIAN ASURANSI (STUDI KASUS PT WIRYA PERCA MELAWAN PT. ASURANSI WAHANA TATA), 09
140 PEMBUKTIAN PENDANAAN TERORISME BERDASARKAN UU NO.25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.15 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (FINANCING OF TERROTISM REVERSE MONEY LAUNDERING), 09
141 KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGEKETA PERBANKAN SYARIAH YANG MENGGUNAKAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN, 09
142 ASPEK PEMBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS DASAR PENGHINAAN (ANALSIS KASUS GUGAT HJ. IWAH SETAWATY MELAWAN MAJALAH BERITA MINGGUAN GARDA), 09
143 EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 99
144 IMPLIKASI PENGATURAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN BERDASARKAN KEPEMILIKAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DALAM SATU KONTRAK TURNKEY TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING PTX, 09
145 PENGANGKATAN ANAK OLEH SALAH SEORANG ORANGTUA BIOLOGIS (ANALSIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 86/Pdt.P/2008/PN.JKT.SEL), 09
146 CURATELE (PENGAMPUAN) SUATU ANALISIS ATAS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel DAN NOMOR 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel), 09
147 PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN SEBAGAI PENERAPAN CITIZEN LAWSUIT DI PENGADILAN (STUDI KASUS UJIAN NASIONAL, PERUBAHAN SISTEM TRANSAKSI DAN TARIF TOL, PRAPERADILAN SOEHARTO DAN JUDUCIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004), 09
148 ASPEK HUKUM PERJANJIAN PADA PELAKSANAAN KEGIATAN SEWA GUNA USAHA DAN PEMBIAYA KONSUMEN (PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSEMEN PT.HD FINANCE), 09
149 YURISDIKSI BERDASARKAN CONVENTION ON CYBERCRIME, 09
150 ANALISIS PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR P.T.ASTRA SEDAYA FINANCE, 09
151 PERMOHONAN WALI ADHOL MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL NOMOR 08/Pdt.P/2008/PA.TG, NOMOR 10/Pdt.P/2007/PA.TG DAN NOMOR 11/Pdt.P/2007/PA.TG), 09
152 PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP BANK PENERBIT KARTU KREDIT (STUDI KASUS: IMPLEMENTASI PADA PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk), 09
153 KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK, 09
154 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI PADA LABEL PUPUK DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS INFORMASI PADA LABEL PUPUK DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
155 ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN APOTEKER DI KLINIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN, 09
156 ASAS HAKIM PASIF DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA, 09
157 PEMBUKTIAN DALAM ACARA PEMERIKSAAN BIASA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 104/G/2008/PTUN.JKT), 09
158 STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN (SUATU ANALISIS PENETAPAN NOMOR 35/Pdt.P/2008/PN.Bogor DAN NOMOR 648/PDT.P/2002/PN.TNG), 09
159 BENTURAN KEPENTINGAN DALAM KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT ANALISA PUTUSAN SIDANG PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT TODUNG MULYA LUBIS, 09
160 PENCEGAHAN TERHADAP TERPIDANA YANG MENJALANI PEBEBASAN BERSYARAT (STUDI KASUS TERPIDANA DAVID NUSA WIJAYA), 09
161 PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 09
162 PENGATURAN PERKAWINAN DAN PENCERAIAN BAGI ANGGOTA POLRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 09
163 UPAYA HUKUM TERPIDANA DAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI DALAM HAL TERJADI ERROR IN PERSONA (STUDI KASUS: TERPIDANA IMAM CHAMBALI JOMBANG 2008), 09
164 HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN AUSTRALIA FAMILY LAW ACT 1975 (SUATU PERBANDINGAN), 09
165 LARANGAN PEMEGANG SAHAM PURA-PURA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA, 09
166 ANALISIS HUKUM AKUISISI PERUBAHAN TERBUKA DAN PERUSAHAAN TERTUTUP (STUDI KASUS PT.BUMI RESOURCES TBK TERHADAP PT. DARMA HENWA TBK, PT. FAJAR BUMI SAKTI DAN PT PENDOPO ENERGI BATUBARA), 09
167 ANALISIS PERJANJIAN OPERASI BERSAMA (JOINT OPERATING AGREEMENT) DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (STUDI KASUS PERJANJIAN OPERASI BERSAMA ANTARA X DAN Y), 09
168 DAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI INVESTASI USAHA DI BIDANG PERIKANAN (TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR : PER.05/MEN/2008), 09
169 ANALISIS YURIDIS PERNJANJIAN KERJA DI KALANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PEREMPUAN DIFASILITASI OLEH PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS), 09
170 PENGATURAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI BURUH/PEKERJA (STUDI KASUS DI BEBERAPA PERUSAHAAN), 09
171 ANALISIS KLAUSULA CESSIE SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENYERAHAN HASIL JALAN TOL, 09
172 PENGECUALIAN JANGKA WAKTU SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERKAIT PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PEMILIK RUMAH SEDERHANA PADA BANK TABUNGAN NEGARA, 09
173 ANALISIS PERJANJIAN DISTRIBUTOR ANTARA PT.X DENGAN PT.Y DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN INDONESIA, 09
174 BENTURAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PIUTANG BANK BUMN (ANALSIS PENYELESAIAN PIUTANG BANK MANDIRI), 09
175 SAAT LAHIRNYA PERIKATAN PADA JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) MENURUT HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM ISLAM (studi kasus pada situs www.yesasia.com), 09
176 PENGGUNAAN BARANG BUKTI DALAM MENENTUKAN KUALIFIKASI PENGEDAR ATAU PEMAKAI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA, 09
177 IMPLEMENTASI KETENTUAN PERSAINGAN CURANG MENURUT KONVENSI PARIS DALAM UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK, 09
178 PRESS RELEASE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI KASUS: PUTUTSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 805/PID/B/2006/JKT.TIM.), 09
179 DISTRIBUSI PASOKAN FILM PADA PENYELENGGARAAN USAHA PERBIOSKOPAN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 09
180 ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK AKIBAT MEREK TIDAK DIPRERGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN, 09
181 KONTRAK VERSUS UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS: ANALISIS PENGECUALIAN HAK MEMESAN SAHAM TERLEBIH DAHULU DALAM EKSEKUSI GADAI SAHAM, 09
182 PELAPORAN PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN PADA CATATAN SIPIL DKI JAKARTA SERTA KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI (ANALISIS TANDA BUKTI LAPORAN PERKAWINAN CAMPURAN INTERNASIONAL NOMOR 132/KHS/AI/2009/2009), 09
183 ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM SURAT PENAWARAN PEMBERIAN KREDIT DAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DI PT. BANK X (PERSERO), TBK, 09
184 ANALISIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk. DITINJAU DAN UNDANG-UNDNAG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
185 PROSEDUR PERCERAIAN DAN AKIBATNYA YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU), 09
186 PENERAPAN PERJANJIAN BAKU DALAM PROSES PENERBITAN KARTU KREDIT SYARIAH (DIRHAM CARD) OLEH BANK DANAMON SYARIAH DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PERLINDUNGAN, 09
187 ANALISIS TERHADAP JUAL-BELI CAKRAM KERAS (MEDIA PENYIMPANAN DATA) BEKAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 09
188 PRINSIP NON-INTERVENSI DALAM PERSPEKTIF ASEAN, 09
189 ATRIBUT PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP NEGARA ATAS TINDAKAN INDIVIDU NON-NEGARA STUDI KASUS PUTUSAN BOSNIA v.SERBIA, 09
190 PEMBUKTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA KASUS GUGATAN NEGARA TERHADAP SOEHARTO DAN YAYASAN SEPERSEMAR, 09
191 PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIN DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 30/PDT.G/2007/PN.JKT.UT), 09
192 PEMBUKTIAN SENGKETA PATEN METODE BISNIS DI PENGADILAN NIAGA : STUDI KASUS PEMBATALAN PATEN SISTEM DAN METODE UNTUK PEMBAYARAN PENJUALAN TIKET MELALUI FASILITAS ON-LINE PERBANKAN OLEH PT GARUDA INDONESIA (PERSERO), 09
193 ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAUR ULANG MAKANAN KADALUWARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
194 PEMBATALAN PENGALIHAN HAK ATAS MEREK (STUDI TENTANG PUTUSAN NO.82/B/201/PT TUN JKT, 09
195 PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA OBAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
196 ANALISIS PELANGGARAN PATEN PRODUK DALAM KASUS RUBIK'S CUBE, 09
197 PENILAIAN JUDEX JURIST TERHADAP PUTUSAN BEBAS MURNI YANG DIMOHONKAN KASASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS: KORUPSI TERHAKWA ECW.NELOE, NURDIN HALID DAN FADHILLAH BUDIONO), 09
198 PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) OLEH PENYIDIK PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (TINJAUAN TERHADAP PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI), 09
199 PELAKSANAAN HAK ASUS ANAK ATAS PENETAPAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI INDONESIA (Studi Kasus Penetapan No. 946/Pdt.P/1998/PN.Sby) ,09
200 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN (STUDI KASUS: PENGADUAN PARA PEMBELI PERUMAHAN BII RESIDENCE KE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PROPINSI DKI JAKARTA), 09
201 PENANGANAN BENDA SITAAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA TERHADAP TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DILINDUNGI, 09
202 HAK SIAR DITINJAU DARI HUKUM HAK CIPTA DAN PERSAINGAN USAHA: ANALISA PUTUSAN KPPU No.3/KPPU-L/2008 TENTANG KEPEMILIKAN HAK SIAR EKSKLUSIF BARCLY'S PREMIER LEANGUE OLEH ASTRO GROUP, 09
203 ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJUALAN SUATU PRODUK BARANG/JASA YANG DILETAKKAN DENGAN BARANG / JASA LAINNYA DITINJAU DARI PRAKTEK NIAGA NEGATIF DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
204 KAJIAN TERHADAP ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI ATAS PUTUSAN BEBAS DALAM DOKTRIN DAN PRAKTIK HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 892K/PID/1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor 759L/Pid/1984, Putusan Mahkamah Agung Nomor, 1455K/PID/2002, dan Putusan Mahkaman Agung Nomor 1384K/PID/2007), 09
205 PROSES PENEMPATAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA, 09
206 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PT.CITRA VAN TITIPAN KILAT (PT.CV TIKI) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
207 PENANGANAN KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA PENDERITA HIV/AIDS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI INDONESIA, 09
208 PERBANDINGAN YURIDIS PENGATURAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA DAN DI BELANDA, 09
209 ANALISA HUKUM KEBERADAAN KUASA MUTLAK DALAM AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR 261/PDT.G/2005/PNCBN),09
210 KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM LIKUIDASI BANK YANG BERBENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH, 09
211 PERBANDINGAN BENTUK PENGUSAHA PERTAMBANGAN BATUBARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN DENGAN UNDANG-UNDANGAN NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, 09
212 PEMBINAAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PERKASSA, 09
213 DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA, 09
214 PENYERTAAN MODAL SEMENTARA OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN BANK GAGAL (STUDI KASUS: PT. BANK CENTURY, Tbk),09
215 TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK ATAS OPINI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS: PT KIMIA FARMA TAHUN 2001), 09
216 TINJAUAN YURIDIS : PERBANDINGAN TENTANG ASPEK INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA ANTARA UU NO. 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN & UU NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, 09
217 ANALISA HUKUM PEMBANDINGAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DALAM BADAN USAHA KOPERASI DENGAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DALAM PERSEROAN TERBATAS, 09
218 TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN BENTUK UANG KEMBALIAN KONSUMEN KE DALAM BENTUK SUMBANGAN OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO.9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG, 09
219 PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM AKSI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM MELALUI PASAR MODAL, 09
220 ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA LAYANAN SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS: PERJANJIAN PENETAPAN HARGA SMS OLEH ENAM OPERATOR TELEKOMUNIKASI), 09
221 PELANGGARAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK PLASTIK BERBAHAYA SEBAGAI KEMASAN MAKAN DAN MINUM, 08
222 ANALISIS LEMBAGA KEKUASAAN ORANG TUA PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP PERLINDUNGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002, 08
223 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA DI BIDANG DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN (Studi Kasus Ny. Supartini VS Bank Syariah Mandiri, Putusan Mahkamah Angung Nomor: 199 K/Pdt/2005), 09

Tidak ada komentar: